JAYAPURA, Papuaterkini.com – Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menegaskan bahwa pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tetap dilaksanakan on the track atau sesuai jadwal yakni pada 2 – 15 Oktober 2021.
“PON tetap akan dilaksanakan, biar satu dua pertandingan. Kita tidak mau rugi dua kali. Jadi, tidak ada penundaan, tapi sesuai schedule,” tegas Gubernur Enembe didampingi Ketua Harian PB PON Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH di Suni Hotel & Convention, Abepura, Kota Jayapura, Kamis, 26 Agustus 2021.
Terkait anggaran, Gubernur Enembe mengungkapkan jika anggaran pelaksanaan PON XX Papua dari APBN belum ada sampai sekarang.
“Yang jelas anggaran dari APBN belum ada. Venue – venue ini dari Kemenpora,” kata Lukas Enembe yang juga Ketua Umum PB PON Papua ini.
Gubernur Enembe menegaskan jika pembangunan yang bersumber dari APBD sudah selesai semua, tinggal dari APBN yang belum, yakni anggaran konsumsi, meubelair dan lainnya sebesar Rp 1,4 triliun, namun sampai sekarang belum cair.
Untuk itu, Gubernur Enembe dan Ketua Harian PB PON Papua akan bertemu dengan Menpora Zainudin Amali di Swiss-Belhotel Papua, Kota Jayapura, malam ini.
Ditanya apakah anggaran APBN Rp 1,4 triliun cair apakah bisa lancar pelaksanaan PON XX Papua? Gubernur Enembe mengaku jika APBD Provinsi Papua tidak mampu untuk membiayai konsumsi untuk atlet dan official tersebut.
“APBD kita belum bisa. Jadi, kalau tidak cair, kita tetap laksanakan itu,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Harian PB PON Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH menambahkan sampai hari ini, tinggal 21 hari menuju PON XX Papua, sebab 17 – 18 September 2021, para atlet sudah tiba di Papua.
“Itu sudah menjadi tanggungjawab kita sebagai tuan rumah. Nah, sampai saat ini, anggaran APBN itu belum turun. Semetara dalam anggaran APBN itu, untuk membiayai konsumsi dan membiayai non hotel, baik itu AC, pemanas dan lainnya, termasuk peralatan lainnya, namun sampai saat ini belum cair,” ungkap Yunus Wonda.
Selama ini, kata Yunus Wonda, yang digunakan adalah dari hibah APBD Provinsi Papua yang sudah dilakukan PB PON Papau sampai saat ini.
Dan, semua yang dilakukan itu, khususnya PB PON Papua yang menggunakan anggaran dari APBD Provinsi Papua, sesuai dengan schedule.
“Kami punya target tetap dibuka sesuai pada 2 Oktober 2021 dan penutupan 15 Oktober 2021. Itu yang ada dipikiran kami dan sesuai schedule kami seperti itu,” katanya.
Jika anggaran konsumsi itu, menggunakan anggaran APBD Provinsi Papua, Yunus Wonda menilai tentu sangat berat sekali.
Namun, hal ini persoalan komitmen, dimana pemerintah pusat menyatakan bahwa sebagian menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dalam rapat terbatas dan sebagian menjadi tanggungjawab APBD dan yang menjadi tanggungjawab APBD Provinsi Papua sudah dibelanjakan, seluruh fasilitas olahraga hampir sebagian besar sudah selesai.
Bahkan, akhir Agustus 2021, lanjut Yunus Wonda, semua peralatan sudah siap.
“Memang yang menjadi persoalan kita hari ini, terkait dengan konsumsi. Jika yang lain terkait meubelair, kita masih bisa deal-deal ya, tapi kalau konsumsi itu sangat sulit buat kami, apalagi kita tidak kasih makan 200 orang, tapi ini 7 ribuan – 8 ribuan orang. Jadi, anggaran APBN Rp 1,4 triliun, sampai hari ini, belum masuk,” tandasnya.
Yunus Wonda mengakui berbagai upaya telah dilakukan agar anggaran konsumsi Rp 1,4 triliun itu dapat segera dicairkan. Hanya saja, Yunus Wonda mengatakan jika pihaknya tidak bisa mendesak pencairan dana itu, karena ada mekanismenya dari pemerintah pusat.
“Masalah anggaran ini kan ada di Kementerian Keuangan. Bicara mekanisme, dari Menpora kita melalui BPKP. Hasil yang dilakukan BPKP, itulah yang dikirim ke Menteri Keuangan. Yang menjadi kesulitan hari ini, Menteri Keuangan apakah anggaran langsung ke PB PON, pemerintah atau harusnya kembali Menpora, karena tidak bisa langsung ke PB PON Papua lantaran regulasinya tidak ada, sehingga mestinya ke Menpora yang bertanggungjawab pelaksanaan PON Papua ini,” katanya.
Yang jelas, tegas Yunus Wonda, sesuai arahan Gubernur Papua, Lukas Enembe bahwa pelaksanaan PON XX di Bumi Cenderawasih harus berjalan.
“Sesuai arahan bapak gubernur, apapun PON Papua harus jalan. Pasti itu akan jadi polemic yang luar biasa, tapi kami tetap akan jalan, karena kami tidak mau terus ditunda. Karena jika PON Papua ditunda, tentu bisa membebani APBD Provinsi Papua. Ini yang kami tidak mau,” tandasnya.
Untuk itu, Yunus Wonda meminta agar hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah pusat untuk mengambil langkah-langkah.
“Malam ini, Bapak Gubernur, Ketua KONI Pusat akan bertemu dengan Pak Menpora di Swiss-Belhotel Papua. Jadi, PON Papua tetap on schedule,” katanya.
Yang jelas, Yunus Wonda menegaskan bahwa pelaksanaan PON XX Papua masih dalam on schedule. “Jika ada pernyataan – pernyataan lain, itu bukan statement kami, bukan statemen PB PON Papua atau bapak Gubernur. Itu di luar dari itu, bisa dikatakan itu hoax, karena tidak ada himbauan resmi. Yang bisa menggeser atau menunda pelaksanaan PON Papua, hanya pak Presiden. Kami tidak punya kapasitas untuk menunda atau menggeser PON Papua ini,” imbuhnya.
Untuk anggaran di Sub PB PON baik Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Merauke, semua sudah berjalan, termasuk anggarannya telah digeser.
“Saya lihat teman-teman di Sub PB PON sudah berjalan. Tinggal kita was – was ini, terkait dengan dana konsumsi. Namun, kita pastikan PON XX Papua tetap jalan,” imbuhnya. (bat)
