JAYAPURA, Papuaterkini.com – DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua mendorong agar pemerintah daerah kabupaten/kota untuk fokus membangun kampung atau desa. Untuk itu, dalam Rakerda II DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua tengah mengevaluasi program kerja yang berbasis membangun kampung atau desa.
“Sekarang kami lagi menghimpun dan mengolah data infrastruktur kampung di seluruh Papua ini, agar kami dapat melakukan program kerja berbasis kampung,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Calvin Mansnembra usai pembukan Rakerda II DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura, Jumat, 20 Agustus 2021.
Dalam Rakerda yang mengusung tema “Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat’ ini, ujar Calvin Mansnembra, sejalan dengan program Presiden Jokowi untuk membangun dari desa.
Apalagi, dalam beberapa tahun ada dana yang dikucurkan ke kampung dan seharusnya dana oleh Presiden Jokowi ke kampung diikuti juga program kerja dari kampung agar dana desa tidak dianggap gaji kedua atau gaji ketiga dari kepala kampung.
Lebih lanjut, dana desa cukup besar, apalagi ada lonjakan yang luar biasa di era Presiden Jokowi. Tapi, jika hanya dipergunakan untuk kegiatan yang tidak bermanfaatkan, tentu akan rugi secara rakyat di kampung atau desa.
Ditanya upaya PDI Perjuangan dalam program pembangunan kampung ini? Calvin mengaku jika saat ini, PDI Perjuangan tengah menyusun program pembangunan kampung dan itu mengacu juga kepada Tri Sakti Bung Karno yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai bentuk revolusi suatu bangsa.
“Karena itu sudah dari dulu sudah dicetuskan oleh Bung Karno, tapi kemudian tenggelam, maka kita kembali bangkitkan lagi,” ujarnya.
Calvin berharap agar anggota DPR atau fraksi PDI Perjuangan lebih sensitive dan peka terhadap permasalahan pembangunan di kampung tersebut. Bahkan, ia berharap dapat bersinergi dengan para kepala daerah, sebab kepala daerah yang menggunakan anggaran
“Seharusnya, fraksi yang akan menetapkan angggarannya, harus kritis juga dan mengawasi penggunaan anggaran di masing-masing daerah. Jika ini bersinergi, maka ide-ide ini bagus sekali. Apalagi, ada kesan eksekutif jalan sendiri, legislative jalan sendiri. Makanya perlu sinergi,” paparnya.
Dalam rapat kerja ini, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Jhon Wempi Wetipo lewat zoom meeting, diakui Calvin Mansnembra telah mengingatkan kepada pengurus agar serius bekerja, karena tahun 2024 tidak jauh.
“Beliau juga meminta kami memberikan masukan kepada pemerintah daerah, supaya program pembangunan kerakyatan mestinya berjalan dengan baik, apalagi kita punya uang banyak. Tapi, kalau kita tidak pakai baik-baik, ya tentu tidak dirasakan manfaatkan oleh rakyat,” ujarnya.
Bahkan, imbuh Calvin, di era Otsus ini, APBD kabupaten/kota ada rata-rata Rp 1,3 triliun. Bahkan, Kabupaten Mimika Rp mencapai 4,5 triliun, tentu dapat membuat rakyat sejahtera hingga dipelosok kampung jika dikelola dengan baik.
Rakerda ini kedua mestinya digelar pada Juli 2021, namun karena banyak kendala, terutama penyebaran pandemic Covid-19, maka tertunda hingga Agustus 2021. Rakerda pertama digelar Maret 2019 setelah Konggres tahun 2019.
“Intinya adalah kami melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tahunan terutama konsolidasi partai karena nanti menghadapi verifikasi parpol dalam rangka pemilihan tahun 2024,” pungkasnya. (bat)
