JAYAPURA, Papuaterkini.com – UPTD Taman Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua kondisinya sangat memprehatinkan. Apalagi, selama ini, UPTD Taman Budaya yang berada di Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura itu, tidak didukung anggaran yang memadahi.
Kepala UPTD Taman Budaya, Herman Saud, SPd, MSi mengungkapkan, jika dalam beberapa tahun ini, tidak ada dukungan anggaran dalam yang memadahi terhadap UPTD Taman Budaya ini.
Padahal, UPTD Taman Budaya adalah lokasi public yang dapat menyentuh semua orang asli Papua. Hanya saja, sekarang ini, public tidak bisa menunjukkan seni budaya di UPTD Taman Budaya, lantaran kondisinya saat ini seperti ini.
“Kegiatan yang kami lakukan disini, beberapa tahun sebelumnya, tidak ada dukungan anggaran dari APBD. Hanya berjalan dengan APBN dengan nilai Rp 1,7 miliar lebih, namun 2020 lalu, tidak mendapatkan anggaran dari APBN, hanya jalan dengan APBD Rp 1,2 miliar,” ungkap Herman Saud dihadapan Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH didampingi Sekretaris Komisi II, Danton Giban dan Anggota Komisi II, Jhon NR Gobai, Petrus Pigay, Siti Susanti, Hosea Genongga dan Mustakim HR dalam kegiatan pengawasan, Jumat, 27 Agustus 2021.
Herman Saud mengakui jika pihaknya tidak mengetahui penyebabnya, ketika ada kegiatan dari anggaran APBN, namun tidak diberikan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Papua.
“Untuk dana Otsus, mestinya di UPTD Taman Budaya ini diberikan anggaran cukup lantaran tempat public dan kreasi untuk seniman dan budayawan orang asli Papua. Tamu kita akan datang melihat siapa kami orang Papua,” ujarnya.
Bahkan, lanjut Herman Saud, menghadapi PON XX Papua, kondisi UPTD Taman Budaya tidak ada perubahan. Bahkan, para seniman dan budayawan mengeluh.
“Kondisinya ya tetap begini. Ini masalah besar dan harga diri orang asli Papua. Jati diri orang asli Papua bisa dilihat ditempat ini, pasti sebelum melihat yang lain, mestinya melihat di UPTD Taman Budaya, karena letaknya strategis,” ungkapnya.
Tahun 2021 ini, UPTD Taman Budaya hanya melaksanakan tiga kegiatan diantaranya workshop untuk 20 sanggar seni di Papua.
“Kami juga tidak mendapatkan anggaran untuk kebersihan di lahan UPTD sekitar 3 hektar ini. Mungkin ini persepsi menganggap UPTD Taman Budaya ini tidak penting, sehingga tidak serius untuk memberi dana yang memadahi,” paparnya.
Selain itu, Herman Saud menambahkan, jika saat ini lokasi UPTD Taman Budaya sebagian telah dipalang oleh pemilik hak ulayat, termasuk Studio Rekaman. Bahkan, pemilik hak ulayat telah memberikan ancaman akan menutup UPTD Taman Budaya jika tidak ada pembayaran.
Mantan Kepala UPTD Taman Budaya, Usman membenarkan jika selama ini memang UPTD Taman Budaya tidak didukung anggaran memadahi.
Ia mengatakan ada gedung pertunjukan, namun sudah 10 tahun lebih tidak pernah tuntas pembangunannya oleh dinas. Begitu ada 9 kabupaten induk ada anjungan, namun ada Papua Barat yang masih menempati anjungan itu, yakni Manokwari, Sorong dan Fakfak.
“Kami mohon perjuangkan bagaimana menertibkan lokasi ini,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, mestinya UPTD Taman Budaya ini menjadi miniaturnya Papua.
“Apa yang disampaikan itu, memang faktanya. Kami datang untuk melihat bagaimana progress kerja dari Dinas Pariwisata dan Budaya, karena PON sudah didepan mata dan UPTD Taman Budaya ini adalah asset kita, saya pikir jika tamu ingin melihat budaya orang Papua, ya mestinya disini,” katanya.
Mega mengaku sangat prehatin dengan kondisi UPTD Taman Budaya ini, padahal sangat penting untuk menampilkan seni dan budaya dari berbagai suku di Tanah Papua. Namun, tidak didukung anggaran memadahi.
“Mereka dalam satu tahun mendapatkan anggaran dari APBN, bukan dari APBD. Harusnya didukung oleh dana APBD, bagaimana pemerintah menumbuhkan dan mengembangkan seni budaya Papua yang cukup banyak, apalagi banyak anjungan rusak. Jika terkait PON, kenapa ini tidak dimanfaatkan, karena tempat kumpulnya seniman dan budaywan untuk menampilkan berbagai seni dan budaya Papua,” ujarnya.
Untuk itu, Mega berharap Pemprov Papua memberikan anggaran lebih kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua khususnya UPTD Taman Budaya pada tahun 2022.
“Mestinya untuk revitalisasi UPTD Taman Budaya itu, perlu didukung anggaran memadahi. Apalagi, banyak asset yang dimiliki dan ada banyak masyarakat yang menempati anjungan ini, sehingga perlu solusi yang tepat, termasuk permasalahan tanah harus mendapatkan perhatian dari pemerintah,” imbuhnya.
Anggota Komisi II DPR Papua, John NR Gobai menambahkan, jika ada tiga hal permasalahan di UPTD Taman Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua ini.
“Memang harus diurai satu persatu. Pertama, soal tanahnya perlu bicara dengan pemilik hak ulayat. Kedua, masalah penghuni yang ada, tidak boleh mengusir mereka seperti di Rusunawa, itu tidak manusiawi. Caranya menyiapkan tempat untuk mereka tinggal, baru dipindahkan,” katanya.
Ketiga, kata John Gobai, masalah asset karena di dalam UPTD Taman Budaya ada sembilan kabupaten lama yang punya anjungan.
“Nah, itu menjadi asetnya siapa ini? Aset pemerintah Irian Jaya yang dulu, lalu ada Papua Barat apakah anjungan Sorong, Fakfak dan Manokwari sudah diserahkan kepada mereka, atau menjadi assetnya pemerintah Papua, termasuk anjungan kabupaten seperti Jayawijaya, Paniai dan lainnya, itu menjadi milik siapa? Harus diurai dengan jelas,” paparnya.
John Gobai mengungkapkan jika permasalahan UPTD Taman Budaya sempat diangkat dalam laporan komisi dan Gubernur Papua di Lapangan Trikora, 20 Oktober 2018 menyatakan sepakat untuk melakukan revitalisasi UPTD Taman Budaya ini.
“Jika mau mendorong lagi membentuk tim revitalisasi ya itu baik, sehingga kita bisa diselesaikan. Sepakat ini perlu direvitalisasi, bila perlu kita mendorong panja atau pansus, karena kebudayaan budaya itu penting,” imbuhnya. (bat)
