JAYAPURA, Papuaterkini.com – Badan Anggaran DPR Papua bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua menyepakati untuk menganggarkan terkait kekurangan dalam pelaksanaan PON XX Papua pada APBD Perubahan Tahun 2021.
“Dari rapat Banggar, terkat dengan pelaksanaan PON XX Papua, kita sudah lihat kekurangan – kekurangan anggaran. Kita berharap dengan APBD Perubahan ini, kita membiayai, maka tidak lagi muncul hutang di tahun 2022, karena hampir sudah mendekati master plan yang 4,3 triliun itu, kalau pusat memberikan Rp 1,4 triliun dan daerah menambah biaya dan sebagainya, sudah mencapai Rp 4,2 triliun yang diberikan kepada PB PON XX Papua nanti,” ungkap Ketua DPR Papua. Jhony Banua Rouw, SE usai Rapat Banggar dan TAPD, Senin, 27 September 2021.
Apalagi, pada RAPBD Perubahan 2021 itu, hanya tinggal selisih Rp 100 miliar sehingga dirasakan harusnya sudah cukup untuk mengatasi permasalahan kekurangan anggaran pada PON XX Papua.
“Mengapa? Pikiran kita adalah bahwa dalam melaksanakan master plan, tentu akan ada pihak ketiga atau vendor yang mengerjakan melalui lelang, sehingga berarti aka nada selisihnya. Namanya masterplan, tidak 100 persen akan sama, tentu ada pengurangan, sehingga menurut kita sudah maksimal,” jelasnya.
Untuk itu, lanjut Politisi Partai Nasdem ini, Banggar DPR Papua dan TAPD Provinsi Papua sudah sepakati bahwa di APBD Induk 2022, tidak lagi bicara soal PON, tidak ada hutang dan anggaran akan fokus melayani rakyat, terutama kabupaten/kota yang selama ini dananya dipotong, akan kembalikan untuk mereka di kabupaten/kota.
Dalam rapat itu, Jhony mengungkapkan jika untuk KONI Papua yang tadinya sudah cukup besar dipakai disana, dalam APBD Perubahan 2021 juga ada penambahan anggaran sekitar Rp 100 miliar – Rp 150 miliar lagi yang diberikan, termasuk bonus atlet.
“Kita berharap nanti, selesai PON sudah tidak ada hutang lagi dan bonus untuk atlet peraih medali harus diberikan, karena kita sudah setuju,” tegasnya.
Yang jelas, kata Jhony Banua Rouw, sudah ada kesepakatan bahwa bonus atlet peraih medali sudah selesai, sehingga diharapkan para atelt bisa bertanding dengan sungguh – sungguh dan mengharumkan nama Papua, karena mereka punya bonus sudah kita siapkan, termasuk pelaksanaan PON sudah dibiayai oleh pemerintah daerah.
Jhony berharap itu bisa menjadi motivasi untuk sukses prestasi Papua dalam PON XX, para atlet bisa berjuang sungguh – sungguh untuk dapat medali untuk Papua.
Ditambahkan, rapat paripurna RAPBD Perubahan 2021 itu, akan dilakukan sebelum pembukaan PON, karena pertama sesuai aturan pemerintah bahwa APBD Perubahan harus diselesaikan di akhir September 2021.
“Kita berharap dengan adanya penetapan APBD Perubahanitu, dana-dana bisa dipakai untuk PB PON, KONI dan lainnya, karena ini mendesak dan penyelesaian venue – venue kita sudah setujui, sehingga di Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas PUPR, sehingga tidak ada alasan soal pembiayaan ini, karena semua sudah kita setujui,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menjanjikan untuk para peraih emas nomor perorangan akan diberikan bonus besar, Rp 1 miliar dan emas nomor beregu sebesar Rp 650 juta untuk per atlet dalam regu tersebut.
Kemudian, peraih medali perak perorangan, Gubernur Lukas Enembe menjanjikan bonus Rp 500 juta, sedangkan bagi peraih medali perak beregu Rp 325 juta per atlet.
Bagi peraih medali perunggu perorangan, bonus yang dijanjikan adalah Rp 250 juta, sedangkan untuk beregu nilainya Rp162,5 juta per atlet. Bahkan bagi atlet Papua yang tidak meraih medali juga diberikan bonus senilai Rp10 juta per orang. (bat)
