JAYAPURA, Papuaterkini.com – Untuk mengakhiri berbagai kekerasan di Tanah Papua, Fraksi Gabungan II Bangun Papua DPR Papua yang terdiri dari Partai PKB, PPP dan Garuda menyerukan agar digelar dialog damai seperti yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan GAM di Aceh.
“Demikian juga Pemerintah Indonesia wajib membuka diri berdialog damai dengan ULMWP demi mengakhiri berbagai kekerasan di atas Tanah Papua,” tegas Sekretaris Fraksi Gabungan II Bangun Papua DPR Papua, Alfred F Anouw, SIP ketika menyampaikan Pandangan Fraksi Gabungan II Bangun Papua pada Rapat Paripurna DPR Papua, Selasa, 29 September 2021.
Menurutnya, ditengah euphoria pelaksanaan PON XX Papua, Partai PKB, PPP dan Garuda mengingatkan kembali kepada pemerntah melalui pemerintah daerah tentang peristiwa – peristiwa yang terjadi akhir – akhir ini penyebab warisan masalah.
Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia telah mengupayakan penyelesaian masalah Irian Barat selama 11 tahun sejak tahun 1950-an, namun karena tidak diindahkan oleh Pemerintah Belanda, maka permasalahan itu selalu diangkat di dalam forum PBB di tahun 1954, 1955, 1957, 1960, 1961 dan 1969, hasil Perjanjian New York Masyarakat Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat secara de Jure, Indonesia bagi rakyat Irian Barat apakah berintegrasi dengan Indonesia atau tidak.
“Akibat kekosongan hukum itulah dalam sidang PBB tahun 2-21 disoroti kembali oleh Negara – Negara dibawah koordinir Vanuatu dan juga Papua New Guinea (PNG) atas peristiwa Nduga, Puncak, INtan Jaya dan terakhir di Oksibil, Pegunungan Bintang,” katanya.
Ditambahkan, tidak sedikit peristiwa – peristiwa kekerasan yang menyebabkan pelanggaran HAM kepada rakyat spil yang tidak berdosa.
Selain itu, fasilitas umum yang dihancurkan, selogan kata TNI/Porli mati banyak dan TPN – PB mati banyak alias harga mati.
“Sejumlah aktivis dan pekerja kemanusiaan serta jurnalis menjadi dugaan ancaman Negara dan kelompok tertentu ujung – ujungnya Tanah Papua Negara Indonesia menjadi Negara terburuk dalam menjalankan kekerasan urusan ke 45 dibawah koordinir dan pengawasan PBB terungkap dalam pidato sidang umum PBB tahun 2021,” imbuhnya. (bat)
