JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi V DPR Papua membidangi pendidikan dan kesehatan meminta Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH untuk mengembalikan drg Aloysius Giyai, MKes menjadi Direktur RSUD Jayapura.
Sekretaris Komisi V DPR Papua, Fauzun Nihayah menilai, pergantian Direktur RSUD Jayapura itu, terkesan mendadak dan tanpa indikator jelas.
“Kami Komisi V DPR Papua sangat menyayangkan dan mempertanyakan hal itu,” kata Fauzun Nihayah didampingi Anggota Komisi V DPR Papua, Pieter Kwano, Nason Utty, Deki Nawipa, Namantus Gwijangge, Yohanes Ronsumbre, Natan Pahabol dan Hengky Bayage usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Hotel Horison Jayapura, Rabu, 1 September 2021.
Sebab, kata Fauzun, selama ini, Direktur RSUD Jayapura, Aloysius Giyai sebagai mitra kerja Komisi V DPR Papua sangat optimal mengurus RSUD Jayapura dengan berbagai managemen yang dilakukan dalam pelayanan termasuk merubah wajah rumah sakit itu dengan baik.
Bahkan, lanjut Fauzun, banyak indikator yang dilihat bahwa Aloysius Giyai sudah bekerja dan berbuat untuk menyelamatkan masyarakat Papua yang sangat luar.
“Namun, ketika ada pergantian dengan tidak ada alasan yang jelas, kami dari Komisi V DPR Papua sangat menyayangkan dan mempertanyakan itu,” tandasnya.
Untuk itu, Fauzun Nihayah mengaku jika Komisi V DPR Papua akan menyiapkan surat secara resmi melalui kepada Gubernur Papua.
Anggota Komisi V DPR Papua, Pieter Kwano yang juga anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan wilayah adat Tabi mengaku bingung dan kecewa atas pergantian Direktur RSUD Jayapura itu.
“Sebab, bagi kami masyarakat Tabi bahwa drg Aloysius Giyai, siapa sih yang tidak kenal dengan kerja nyatanya dan itu sangat terbukti,” tandasnya.
Untuk itu, Pieter Kwano meminta Gubernur Papua menjelaskan kepada masyarakat Tabi dan Komisi V DPR Papua terkait pergantian Aloysius Giyai dari jabatan Direktur RSUD Jayapura.
“Kira-kira indikator apa yang digunakan, sehingga ada pergantian itu,” imbuhnya.
Sementara itu, Nason Utti, Anggota Komisi V DPR Papua menambahkan, jika Aloysius Giyai memang sudah memiliki prestasi dalam upaya merubah pelayanan kesehatan di Provinsi Papua, mulai era Gubernur Barnabas Suebu hingga Lukas Enembe.
Menurutnya, mencari sosok pemimpin di sektor kesehatan di Papua seperti Aloysius Giyai adalah sangat langka. Jejak karya dan prestasi kerjanya terekam dimana-mana. Mulai dari mengubah RSUD Abepura menjadi rumah sakit terbaik di Papua, memimpin Dinas Kesehatan Papua dan melahirkan program Kartu Papua Sehat (KPS) dan Satuan Tugas Kaki Telanjang dan Terapung (Satgas Kijang), hingga mengubah RSUD Jayapura saat ini.
“Jadi, orang yang membisikan di telinga Gubernur Papua untuk mengganti Aloysius Giyai, itu adalah orang yang menggagalkan visi misi gubernur sendiri. Mereka itulah yang merusak pelayanan kesehatan masyarakat di Tanah Papua. Jadi, selama ini, kami Komisi V DPR Papua sangat terbantu dengan sejumlah kebijakan Aloysius menyelamatkan masyarakat Papua,” katanya.
“RSUD Jayapura itu dulu orang palang-palang, saat beliau naik sekarang tidak. Dulu utang banyak sekali sampai Rp 300-an miliar, tapi di masa dia sudah teratasi. Dulu kumuh lingkungannya, sekarang tertata rapi. Kami pun tenang, gubernur pun tenang selama ini. Sebelumnya orang datang demo terus karena buruknya manajemen. Air tidaklah. Obat habislah. Tapi, kenapa Aloysius diganti tiba-tiba tanpa alasan yang jelas,” sesal Nason Utti.
Senada dikatakan, Anggota Komisi V DPR Papua, Namantus Gwijangge menegaskan, jika ketika RSUD Jayapura terjadi apa-apa dengan pasien dan pelayanannya, maka Komisi V DPR Papua tidak mau ikut bertanggungjawab.
“Itu ingat. Karena kami ini mitra Pemprov Papua. Kami Komisi V mempertanyakan, siapa sih terakhir pembisiknya? Bagi Komisi V, seorang Aloysius adalah creator kesehatan di Papua, dia yang lahirkan Jamkespa, KPS, memperbaiki RSUD Abepura, RSUD Jayapura, termasuk merubah wajah RSUD Jayapura. Hari ini akan dilihat wajah kesehatan di Papua itu, ada di RSUD Jayapura, kenapa diganti? Itu menjadi pertanyaan kami di Komisi V,” tegasnya.
Oleh karena itu, Namantus Gwijangge berharap ke depan ketika ada apa-apa terjadi di RSUD Jayapura, tidak boleh melibatkan Komisi V DPR Papua. Sebab, tidak ada koordinasi dengan Komisi V DPR Papua.
Deki Nawipa, Anggota Komisi V DPR Papua, menambahkan jika kesuksesan Gubernur Lukas Enembe, karena ada keberhasilan yang diraih oleh Aloysius dalam pembangunan kesehatan di Papua.
Deki Nawipa membantah dengan tegas bahwa Aloysius tidak fokus melayani kesehatan, tapi hanya fokus urus proyek infrastruktur.
“Jadi, bagian ini saya rasa orang sehat itu ketika dia memperbaiki tempat tinggalnya, ketika dia perbaiki air bersihnya, gedungnya, peralatan dan fasilitas di dalam rumah. Jadi, di bagian itu saya rasa tidak ada alasan. Karena itu, orang yang berbicara seperti, adalah orang yang tidak mengerti, karena penyebab penyakit itu, karena fasilitas tidak lengkap, jika fasilitas lengkap saya rasa itu bagian dari kesehatan,” jelasnya.
Deki Nawipa mengaku tidak terima jika pergantian Aloysius Giyai lantaran tuduhan fokus pada infrastruktur saja, bukan pelayanan kesehatan.
“Kalau beliau diganti dengan alasan lain, itu boleh-boleh saja. Mungkin dengan unsur politis atau indikasi apa, itu boleh saja. Tapi, bagian yang saya tidak terima ketika orang katakana bahwa beliau hanya fokus urus fisik saja, tidak melihat banyak orang meninggal dan lainnya. Padahal, beliau mengambil langkah lebih baik mencegah daripada mengobati, penyakit sarangnya yang dia bongkar,” imbuhnya.
Hengki Bayage, Anggota DPR Papua menilai jika Aloysius Giyai memberikan teladan bagi OPD lain dalam menterjemahkan visi misi Gubernur Papua khususnya di bidang kesehatan.
“RSUD Jayapura kini tengah berubah dengan kepemimpinan bapak Aloysius. Tapi kenapa tiba-tiba diganti? Indikatornya harus jelas. Kami Komisi V DPR Papua memastikan itu hanya kepentingan, ada yang mendorong pak Gubernur agar Aloysius diganti. Kami tentu tidak setuju itu, apalagi banyak masyarakat juga kesal beliau diganti, sehingga kami Komisi V sebagai mitra meminta agar ditinjau dan dikembalikan,” imbuhnya.
Natan Pahabol, anggota Komisi V DPR Papua menilai Aloysius adalah sosok yang tepat di bidang kesehatan, baik rumah sakit maupun dinas kesehatan.
“Mr Aloysius Giyai is the right man on the right place. Orang yang tepat di posisi yang tepat. Kita harap Pak Gubernur tinjau lagi keputusannya karena Aloysius ini orang yang tepat. Dia ini orang nomor satu yang mampu terjemahkan visi misi Gubenur,” pungkasnya. (bat)
