JAYAPURA, Papuaterkini.com – Direktur Pelaksanaan dan Pertangungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bahri, SSTP, MSi meminta Pemprov Papua untuk memprioritaskan pembayaran tenaga kesehatan (nakes).
Apalagi, kata Bahri, sesuai arahan Mendagri agar pembahasan APBD itu, dapat fokus penanganan pandemic Covid-19 dan dampaknya, dukungan vaksinasi, pembayaran insentif nakes.
“Untuk insentif nakes ini, kita utamakan karena jangan sampai terjadi demotivasi dari petugas nakes. Jadi, tolong karena ini merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19, agar ini tetap diprioritaskan,” kata Bahri usai Penutupan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPR Papua dalam Penyusunan APBD tahun 2022 di Suni Hotel & Convention, Abepura, Kota Jayapura, Sabtu, 4 September 2021.
Bahri mengakui jika Mendagri telah memberikan teguran kepada 10 daerah dan ia berharap Provinsi Papua segera mencairkan insentif nakesnya dan tetap menganggarkan insentif nakes di tahun 2022 dan pandemic Covid-19.
“Jadi, silahkan prioritas daerah dilakukan, tapi tidak meninggalkan prioritas utama kita belanja APBD untuk dukungan penanganan Pandemi Covid-19 dan dampaknya,” ujarnya.
Dalam bimtek itu, Bahri menambahkan, jika kegiatan itu bertujuan untuk memastikan penyusunan APBD tahun 2022 itu, sesuai dengan tahapan jadwal yang diatur peraturan perundang-undangan. Kedua, memastikan APBD Provinsi Papua selain mendanai prioritas daerah, terutama kita fokuskan penanganan pandemic Covid-19 dan dampaknya.
Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPR Papua terkait Penyusunan APBD Tahun 2022 yang berlangsung di Suni Hotel & Convention secara resmi ditutup oleh Wakil Ketua II DPR Papua, Edoardus Kaize, SS, Sabtu, 4 September 2021.
Wakil Ketua II DPR Papua, Edoardus Kaize menilai jika bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPR Papua ini sangat baik dalam upaya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPR Papua.
“Ini sangat baik, mengawali sebelum penyusunan APBD tahun 2022, kita sudah diberikan pembekalan, bagaimana nanti penyusunan APBD 2022. Kalau jika dibilang hal baru juga, bimtek sebelum masuk pada pelaksanaan penyusunan APBD,” katanya.
Untuk itu, Edo Kaize, sapaan akrabnya, menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Papua, Inspektorat Provinsi Papua, Dirjen Keuangan Daerah dan lainnya yang telah memberikan materi pada bimtek. (bat)
