JAYAPURA, Papuaterkini.com – Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Markus Boy Dawir, SP meminta Ketua Koalisi Papua Bangkit Jilid II untuk tidak membuat statement yang membingungkan public atau rakyat di Papua terkait proses dua nama Cawagub Papua pengganti alm Klemen Tinal, SE, MM.
“Menanggapi pernyataan bapak Mathius Awoitauw terkait bahwa menunggu SK DPP dari 9 partai terkait dua nama Cawagub Papua, saya kira beliau mungkin tidak mengikuti perkembangan jika pada tanggal 18 Agustus 2021, dari musyawarah mufakat dari 9 partai, lima partai menyetujui dua nama yang disarankan oleh pak Gubernur yakni Kenius Kogoya dan Yunus Wonda,” kata Boy Markus Dawir kepada Papuaterkini.com, Rabu, 2 September 2021.
Namun, kata BMD, sapaan akrabnya bahwa pada 31 Agustus 2021, tujuh partai diantaranya Partai Demokrat, Hanura, PPP, PKB, PKPI, PAN dan PKS sudah ketemu dua calon Wakil Gubernur Papua yakni Yunus Wonda dan Kenius Kogoya dan sementara mengurus SK DPP dari 7 partai itu.
“Nah, kita tidak akan menunggu Nasdem dan Golkar, karena ini harus jalan. Karena tidak ada ketentuan juga harus 100 persen. Jadi, saya harap Ketua Koalisi bisa melihat situasi dan membaca aturan dengan baik bahwa tidak ada ketentuan 100 persen keseluruhan partai koalisi harus ada SK DPP-nya dulu baru bisa mengajukan ke DPR Papua,” jelasnya.
Apalagi, kata BMD, sapaan akrabnya, Pakar Hukum Tata Negara Said Salahudin telah menjelaskan kepada koalisi bahwa gabungan partai politik mengajukan calon dan memutuskan dua nama Cawagub untuk dikirim ke DPR Papua, sehingga tidak ada ketentuan harus 100 persen, namun yang dilihat adalah hasil musyawarah mufakat.
“Dari sekian banyak rapat koalisi, kemarin 12 menjadi 14 kali rapat itu, yang saya hitung tujuh kali, kita sudah bersepakat. Jadi, pak Awoitauw tidak boleh menipu rakyat dalam proses Cawagub Papua. Kenapa beliau dari rapat pertama menyatakan bahwa Nasdem tidak mengajukan calon, namun kenapa sekarang Nasdem harus mengajukan calon? Berarti pak Awoitauw tidak konsisten dengan pernyataannya. Jadi, Ketua Koalisi jangan membingungkan public hari ini,” tegasnya.
BMD mengungkapkan jika yang sudah disepakati dalam musyawarah mufakat di koalisi. Hanya saja, yang tidak disampaikan oleh Ketua Koalisi Mathius Awoitauw kepada public adalah koalisi sudah musyawarah mufakat untuk menyerahkan 9 nama yang kemudian menjadi 6 nama itu kepada Gubernur Papua, untuk gubernur memutuskan dan akan disahkan menjadi calon dalam koalisi.
“Kenapa kemarin itu kita sepakati, sekarang pak Awoitauw bicaranya lain lagi. Jangan bikin kabur air dan jangan membingungkan rakyat atau public dalam kondisi seperti ini, itu tidak boleh. Mari kita bicara benar itu benar dan salah itu salah. Yang benar jangan sampai jadi salah,” tandasnya.
BMD mengajak semua pihak untuk mendukung keinginan Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk mempercepat proses pengisian jabatan Wakil Gubernur Papua ini.
Diakui, sesuai arahan dari Pakar Hukum Tata Negara Said Salahudin bahwa koalisi harus melakukan musyawarah mufakat untuk menentukan dua nama Cawagub Papua, sehingga musyawarha mufakat itu yang sudah terjadi adalah tujuh partai mendukung Kenius Kogoya dan Yunus Wonda, sedangkan dua partai yakni Partai Nasdem dan Golkar belum memberikan dukungan.
Untuk itu, BMD mengakui jika sementara ini, pihaknya tengah melakukan lobi dan komunikasi politik terus dengan kedua partai tersebut.
Apalagi, lanjut BMD, Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto akan tiba di Kota Jayapura, Papua, Kamis, 3 September 2021.
“Kami juga akan melakukan komunikasi langsung dengan beliau di Papua untuk meluruskan semua berita-berita. Kami Partai Demokrat bahwa info – info yang masuk kepada Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar, ini apakah info yang dimasukkan apakah sesuai dengan perkembangan lapangan atau info lain yang disampaikan ke beliau. Nah, besok kita akan menyampaikan pak Erlangga secara langsung bahwa yang terjadi di sini seperti ini dan ini yang sudah ada serta sementara prosesnya seperti ini sehingga beliau tahu duduk permasalahannya seperti apa?,” paparnya.
Yang jelas, BMD menegaskan jika pihaknya tidak akan mengintervensi Partai Golkar, namun pihaknya berupaya untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar untuk menyampaikannya, sehingga semua terang benderang.
Boy Dawir kembali menegaskan jika sesuai pendapat pakar hukum tata negara, Said Salahudin itu bahwa musyawarah mufakat adalah segalanya dalam proses dua nama Cawagub Papua itu, hingga saat ini 7 partai dari 9 partai sudah memberikan dukungan untuk dua nama yakni Kenius Kogoya dan Yunus Wonda.
BMD mengatakan jika tujuh SK DPP partai tiba nanti, maka pihaknya akan menyerahkan kepada gubernur untuk ditindaklanjuti diserahkan ke DPR Papua untuk proses pemilihan.
“Jadi, kita tidak menunggu lagi. Mari kalau memang Partai Nasdem dan Partai Golkar mendukung apa yang sudah disetujui oleh 7 partai, mari sama-sama kita dukung. Jangan kita bikin sehingga terjadi apa – apa di Papua, siapa yang bertanggungjawab. Saya bukan mengancam, tapi rakyat hari ini sudah pada ribut, kenapa siapa tidak kompak, kenapa Nasdem ngotot mengajukan calon, ini kan masalah. Kalau dari awal mengajukan calon, ya kasih tahu dari awal to kalau mengajukan calon, kenapa dari awal tidak,” jelasnya.
BMD mengajak semua pihak untuk tetap menjaga kondisi Papua tetap aman dan kondusif dalam proses pemilihan Wagub Papua, juga kondusif untuk persiapan menghadapi pelaksanaan PON XX Papua.
“Saya sendiri sampaikan 7 partai memberikan dukungan dua nama Cawagub, itu bisa saya pertanggungjawabkan, karena 7 partai ini sudah kita bahas bersama. Dan kita bahas itu tanpa kehadiran Golkar dan Nasdem karena mereka masih memilih berkoordinasi dengan DPP-nya, tapi kita 7 partai ini sudah bulat,” katanya.
Bahkan, BMD mengungkapkan bahwa sudah ada SK DPP Partai Demokrat untuk dua nama Cawagub Papua yakni Yunus Wonda dan Kenius Kogoya itu.
“Hanura dan PKPI sudah. Tinggal 4 partai lagi kita akan upayakan. PAN kemarin sudah menyerahkan dua nama itu kepada Sekjennya untuk selanjutnya diproses. Jadi, kita harapkan untuk SK DPP 7 partai ini sudah selesai dan pada Selasa dan Rabu, kita 7 partai akan ajukan ke gubernur. Jadi, kita tidak akan menunggu, karena sudah musyawarah mufakat sehingga 7 partai akan dorong kedua nama Cawagub itu ke gubernur dan gubernur akan diserahkan ke DPR Papua untuk pemilihan pada Jumat minggu depan. Kita tidak akan tunggu, kita akan maju terus,” imbuhnya. (bat)
