JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pansus LHP BPK RI DPR Papua bersama mitra Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perhubungan dan Bappeda Provinsi Papua membahas tindaklanjut pelaksanaan LHP BPK RI khususnya berkaitan kinerja atas efektifitas upaya pemerintah daerah meningkatkan konektifitas antar wilayah melalui program infrastruktur jalan dan jembatan di Papua.
“Ini salah satu materi pemeriksaan LHP BPK RI tahun anggaran 2020, sehingga salah satu dokumen yang disampaikan BPK RI kepada DPR Papua, selain pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tapi juga pemeriksaan efektivitas pelaksanaan konektifitas antar wilayah melalui program infrastruktur jalan dan jembatan tahun 2020,” kata Ketua Pansus LHP BPK RI DPR Papua, Benny Arisoy usai pertemuan di Hotel Horison, Kota Jayapura, Senin, 25 Oktober 2021.
Dikatakan, dalam fungsi pengawasan terhadap program infrastruktur, sehingga Pansus LHP BPK RI DPR Papua memanggil Bappeda yang bertanggungjawab terkait dengan perencanaan daerah berkaitan dengan efektifitas penggunaan dana infrastruktur yang diharapkan bisa terkoneksi antar daerah, sehingga mempermudah transportasi dan ekonomi masyarakat bisa berkembang.
“Kami minta Bappeda hadir dan Dinas PUPR serta Dinas Perhubungan, karena dua dinas itu yang bertanggungjawab terhadap konektivitas antar wilayah, Dinas PUPR bertanggungjawab terhadap pembangunan jalan dan jembatan, sedangkan Dinas Perhubungan bertanggungjawab terhadap pembangunan dermaga, terminal dan lapangan terbang,” jelas Benny Arisoy, sapaan akrabnya.
Menurut Benny Arisoy yang juga Ketua Komisi III DPR Papua ini, jika pembangunan jalan dan jembatan sudah dilakukan, maka Dinas Perhubungan tentu menyiapkan rambu – rambu, fasilitas seperti terminal dan lainnya.
“Untuk itu, kami bertemu mereka untuk mengecek sejauhmana langkah-langkah yang dilakukan oleh kedua dinas itu terkait tanggungjawab mereka dalam konektifitas antar daerah,” ujarnya.
Diakui, dalam pertemuan itu, terungkap bahwa ada jalan yang belum terhubung di wilayah Meepago. Selain itu, dalam pertemuan itu, pihaknya mendapatkan penjelasan dari Dinas PUPR dan Perhubungan terhadap tugas mereka yang sudah lakukan, tetapi masih ada banyak hal yang harus dilakukan perbaikan terutama hal – hal yang menjadi temuan BPK RI terkait audit kinerja.
“Harus ada konsistensi antara dokumen perencanaan, mulai dari RPJM, RKPD, lalu masuk KUA – PPAS sampai kepada RKA dan APBD. Apa yang telah direncanakan dalam RPJM, RKPD itu harus konsisten sampai dengan KUA – PPAS dan APBD, sehingga kita harapkan dengan adanya konsistensi, maka dalam pelaksanaan harus dilakukan dengan baik, terutama berkaitan dengan audit kinerja yang dilakukan BPK RI,” paparnya.
Politisi Partai Demokrat ini berharap dengan adanya audit BPK RI terhadap hal itu, agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua.
Ditambahkan, arahnya lebih pada penggunaan dana infrastruktur pada tahun 2020, sehingga akan dilakukan audit kinerja oleh BPK RI juga pada tahun 2021. (bat)
