JAYAPURA, Papuaterkini.com – Konflik bersenjata yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua hingga mengakibatkan korban jiwa terutama rakyat sipil hingga mengungsi, membuat DPR Papua bergerak cepat untuk mencari solusi penyelesaian konflik bersenjata tersebut.
Untuk itu, DPR Papua mengundang Majelis Rakyat Papua (MRP) Kapolda Papua,Pangdam XVII/Cenderawasih, Kajati Papua, Bupati Intan Jaya, Ketua DPRK Intan Jaya, PGGP, FKUB dan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua guna membahas penyelesaian konflik di Intan Jaya itu.
Usai pertemuan yang berlangsung hampir lima jam itu, Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE didampingi Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy, SSos, MM mengatakan, jika rapat itu membahas situasi di Papua, dimana terjadi konflik di beberapa kabuapten, khususnya fokus di Kabupaten Intan Jaya.
“Kami rapat ini, karen situasi ini harus ada langkah yang kami ambil dan samakan persepsi agar bisa menolong rakyat kita. Apalagi, selama ini kita tahu bahwa warga sipil justru yang lebih banyak menjadi korban, terutama ibu – ibu dan anak-anak akibat dampak konflik itu, bahkan terpaksa mengungsi di gereja – gereja dan hidup dengan keterbatasan,” kata Jhony Banua Rouw.
Untuk itu, ujar Jhony Banua Rouw, pertemuan ini bisa mencari solusi dari konflik itu. Dan, dalam pertemuan itu,telah menyepakati beberapa langkah – langkah untuk penyelesaian konflik di Intan Jaya.
Pertama, jelas Politisi Partai Nasdem ini, akan membuat surat seruan kepada semua masyarakat, TNI/Polri dan TPNPB atau KKB untuk mengambil sikap tenang dan tidak membuat konflik di Intan Jaya.
“Masyarakat, TNI – Polri dan TPN-OPM, kita minta untuk tidak membuat aksi – aksinya sehingga tidak membuat dampak kepada masyaakat, apalagi memasuki suasana Natal pada Desember 2021, sehingga masyarakat bisa hidup damai dan dapat merayakan Natal dengan suka cita,” kata Jhony Banua Rouw.
Kedua, lanjut Jhony Banua Rouw, dalam pertemuan itu juga disepakati akan membentuk tim yang akan bekerja dan memberikan kajian serta rekomendasi yang akan disampaikan kepada semua pemangku kepentingan di Negara ini, terutama kepada Presiden RI agar ada langkah kongkrit menyelesaikan masalah di Tanah Papua.
“Salah satunya, kita minta untuk melakukan peninjauan kembali pada izin Blok Wabu di Intan Jaya, kedua kita akan minta penempatan pasukan non organik yang dikirim pemerintah pusat harus berkoordinasi atau atas permintaan Pangdam dan Kapolda Papua dan atas kendali Pangdam dan Kapolda Papua, sehingga penempatan pasukan akan betul-betul sesuai kebutuhan di Tanah Papua dan dalam melaksanakan tugas dikendalikan Pangdam dan Kapolda Papau, agar dalam memgambil langkah penegakan hukum dapat dilakukan dengan kearifan local budaya dan karakter masyarakat Papua, sehingga tidak menimbulkan dampak bagi warga sipil,” paparnya.
Diakui, dalam hasil diskusi itu, memang ada kesan bahwa pasukan yang dikirim ke Papua tanpa koordinasi baik dengan Pangdam dan Kapolda.
Yang jelas, kata Jhony Banua Rouw, tim itu akan bekerja berkelanjutan dan akan ada pertemuan selanjut sehingga bisa membuat rekomendasi dan solusi untuk menyelesaikan masalah di Tanah Papua.
Tim yang akan dibentuk itu, akan menjadi tim gabungan, bukan hanya anggota DPR Papaua saja, tetapi melibatkan tokoh – tokoh agama, tokoh – tokoh daerah di Intan Jaya, TNI – Polri sehingga diharapkan tim ini punya konsep dan main set berpikir yang sama sehingga langkah yang dilakukan TNI – Polri, pemerintah daerah, provinsi dan tokoh agama sama.
Dalam pertemuan ini, imbuh Jhony Banua Rouw, juga disepakati untuk mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi dan juga bagi TNI – Polri dan TPN/OPM bisa bersama-sama untuk menahan diri agar suasana bisa damai dan aman sehingga dapat merayakan Natal dengan suka cita.
Sementara itu, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, SS, MSi mengapresiasi adanya pertemuan yang digagas DPR Papua itu atas keprehatian terhadap kemanusiaan masyarakat di Intan Jaya, yang melibatkan stakeholder di kabupaten dan provinsi.
“Ini langkah maju yang luar biasa. Kami Pemkab Intan Jaya mengapresiasi. Harapan kami bahwa tim yang terbentuk di kabupaten dimediasi dan mengedepankan pendekatan persuasif, kultural dan kekeluargaan untuk berkomunikasi dengan saudara-suadara kita, TPN/OPM atau yang berseberangan dengan NKRI. Kami pandang mereka sebagai sesama anak bangsa,” katanya.
Bupati Natalis Tabuni mengatakan, jika saat ini tengah mencari solusi agar masyarakat Intan Jaya aman sehingga pembangunan bisa terlaksana dengan baik.
Diakui, saat ini masyarakat merasa tidak aman karena aparat keamanan melaksanakan penegakan hukum di Intan Jaya berdampak pada masyarakat trauma dan pembangunan baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi hampir tidak berjalan maksimal di Intan Jaya.
“Kami berterima kasih kepada pimpinan DPR Papua yang menggagas pertemuan ini dan semua pihak terlibat sehingag diharapkan menghasilkan solusi – solusi permanen mengakhiri konflik di Intan Jaya,” imbuhnya.
Soal Sem Kobogou yang menghilang, Bupati Natalis mengakui jika memang sejak 8 bulan lalu situasi di Intan Jaya sempat kondusif, namun setelah Sem Kobogau hilang, muncul aksi – aksi pembalasan dari KKB dan saling balas hingga kembali meluas.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan Forkompinda dengan Dandim dan Kapolres. Hasilnya sudah kami sampaikan ke Pangdam dan telah mengutus polisi militer ke Intan Jaya, sedangkan berproses dan masyarakat termasuk KKB ini tidak sabar, hingga melakukan gerakan terus dan dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan masyarakat kami sudah sampaikan itu,” jelasnya.
Soal komunikasi dengan KKB, Bupati Natalis Tabuni menambahkan, jika saat ini pihaknya masih terus melakuakn pendekatan. Hanya saja, kelompok KKB itu, bukan hanya satu saja, tetapi ada beberapa kelompok.
“Komunikasi dengan KKB itu, bukan hanya kami (Pemkab Intan Jaya) saja yang melakukan, tapi juga ada dari TNI dan Polri agar mereka tidak melakukan aksi – aksi yang bisa merugikan semua pihak,” katanya.
“Kami juga melibatkan pihak gereja, masyarakat lokal, kepala kampung, kepala distrik dan DPRK Intan Jaya untuk berkomunikasi dan pendekatan kultural serta kekeluargaan kepada mereka. Mereka ada beberapa kelompok, tidak hanya satu kelompok. Mereka ada yang betul-betul OPM seperti Ayub Waker, ada yang mencari eksistensi dengan motivasinya belum tentu jelas. Kami sudah melakukan identifikasi kelompok mereka,” imbuhnya. (bat)
