JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi II DPR Papua berharap pada APBD Induk tahun 2022, ada penambahan anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rumpun ekonomi di lingkungan Pemprov Papua yang menjadi mitranya.
Apalagi, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 yang memang menyedot anggaran yang cukup besar telah selesai dan sukses, serta diyakini pelaksanaan Perpanas juga akan berlangsung sukses. Selain itu, situasi Pandemi Covid-19 yang terjadi di Papua sudah menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan alias melandai atau turun signifikan angka terkomfirmasi positifnya.
“Mudah-mudahan dalam APBD Induk tahun 2022 kita bisa melihat ada penambahan anggaran bagi setiap mitra OPD rumpun perekonomian,” kata Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH usai Rapat Kerja Bersama Mitra OPD di Hotel Horison Kota Jayapura, Selasa, 3 November 2021.
Diakui, saat ini data base dari BI dan tingkat nasional bahwa angka kemiskinan masih tinggi di Tanah Papua yang dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang naik. Namun, kenyataan di lapangan, masyarakat masih dalam kondisi yang memprehatinkan, apalagi ada konflik di kabupaten atau daerah yang membuat perekonomian terpuruk.
Untuk itu, lanjut Politisi PDI Perjuagan ini, Komisi II DPR Papua meminta agar pemerintah daerah lebih memperhatikan perekonomian yang ada di 29 kabupaten/kota di Papua.
Bahkan, Komisi II DPR Papua meminta Pemprov Papua memberikan prioritas bagi OPD rumpun ekonomi dengan memberikan porsi anggaran yang besar. Apalagi, sudah beberapa tahun ini, konsentrasi APBD Papua sudah difokuskan untuk PON dan Peparnas serta penanggulangan Covid-19.
Dalam rapat kerja ini, Mega mengungkapkan jika serapan anggaran untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua hingga memasuki awal November 2021, sudah mencapai 60 persen lebih.
“Memang ada penambahan setelah APBD Perubahan sekitar Rp 5 miliar untuk program pengadaan bibit sapi dan babi yang merupakan aspirasi dari DPR Papua. Kita harap bisa mencapai target dan selesai pada akhir tahun ini,” jelasnya.
Sedangkan, untuk Dinas Perindagkop dan Naker Provinsi Papua, diakui Mega, masih sangat rendah pencapaian serapan anggarannya yang hanya 26 persen.
Meski demikian, Mega berharap kedua OPD ini mampu memaksimalkan kinerjanya agar tercapai target yang telah ditetapkan.
“Ya, harapan kami jika target mereka tercapai, tentu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua melalui program – program yang dilaksanakan mitra OPD itu, termasuk industry rumah tangga, termasuk kopi,” imbuhnya. (bat)
