JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi III DPR Papua melakukan rapat kerja dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua atau Bank Papua yang berlangsung di Hotel Horison Kota Jayapura, Rabu, 17 Nopember 2021.
Rapat itu, menurut Ketua Komisi III DPR Papua, Benyamin Arisoy, SE, MSi, membahas tentang beberapa hal terkait dengan tanggungjawab Bank Papua dalam membantu pemerintah daerah.
“Inti dari pertemuan dengan mitra, kita mulai dengan Bank Papua, karena kita membahas rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Plafond Prioritas Anggaran Sementara (KUA – PPAS) tahun 2022, sehingga Bank Papua kita undang untuk berdiskusi terkait tugas dan tanggungjawabnya termasuk mengenai penyertaan modal, pelayanan masyarakat baik kredit dan lainnya,” kata Benyamin Arisoy.
Benyamin Arisoy berharap Bank Papua tetap memainkan peran dan fungsi sebagai bank yang turut serta mendorong pembangunan di Tanah Papua.
Untuk itu, Komisi III DPR Papua bersama direksi Bank Papua melakukan rapat kerja termasuk membahas pengelolaan kredit, penghimpunan dana pihak ketiga dan lainnya.
“Perlu penjelasan soal dana pihak ketiga selain dari dana pemerintah daerah, juga dana pihak ketiga dari masyarakat. Artinya, tidak hanya dana dari pemerintah daerah saja, sehingga dengan upaya – upaya yang dilakukan Bank Papua agar penghimpunan dana pihak ketiga menjadi lebih baik atau meningkat lagi,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, lanjut Beny Arisoy, sapaan akrabnya, juga membicarakan tentang pembagian deviden Bank Papua kepada pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov Papua yang telah menginvestasikan dananya dalam bentuk penyertaan modal yang diharapkan menerima deviden yang akan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Salah satu harapan penyertaan modal dari pemerintah daerah ke Bank Papua itu kan penerimaan PAD sehingga kami bicarakan bagaimana pembagiannya dari direksi Bank Papua, dimana 55 persen dalam bentuk deviden dan 45 persen dalam bentuk modal ditahan atau cadangan untuk mengcover hal – hal yang tidak terduga,” katanya.
Beny Arisoy berharap Bank Papua melakukan pembenahan termasuk cabang – cabang di luar Papua yang tidak efektif diharapkan segera diambil langkah untuk ditutup saja. Sedangkan, cabang – cabang yang memberikan manfaat dan pendapatan agar tetap berjalan.
“Cabang Bank Papua di Jakarta, Makassar dan Toraja, itu mungkin masih bisa dipertahankan. Sedangkan di luar itu, kami minta untuk dipertimbangkan, karena biaya operasional terlalu besar daripada pemasukan, sehingga harus menjadi perhatian managemen,” jelasnya.
Komisi III DPR Papua berharap Bank Papua segera membuka BPD Link dimana pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik, karena bisa dimanfaatkan masyarakat hingga di kampung untuk menabung dan transaksi lainnya.
“Kami berharap segera dilaunching di Papua. Daerah – daerah yang sudah ada signal telekomunikasi agar bisa dilaunching, agar Bank Papua bisa merebut peluang ini,” ujarnya.
Selain itu, imbuh Beny Arisoy bahwa Bank Papua lebih baik lagi dalam performance, penampilan dan dari sisi pengelolaan lebih baik lagi ke depan.
“Hari ini, Bank Papua sudah sehat dan jauh lebih baik dari beberapa tahun lalu. Ini harapan yang sangat baik untuk kita Bank Papua sudah lebih baik dibanding tahun sebelumnya,” imbuhnya. (bat)
