JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi IV DPRP meminta mitra Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua untuk terbuka dalam informasi public.
“Kita mengagendakan keterbukaan informasi di Provinsi Papua, tentu ini memberikan satu sinyal bahwa kita berharap seluruh OPD yang menggunakan APBD itu wajib kita ketahui,” kata Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim usai Rapat Kerja Bersama Dinas ESDM Provinsi Papua di Hotel Horison Kota Jayapura, Rabu, 3 November 2021.
“Artinya, kita turun bersama untuk melihat dalam pengawasan melekat terhadap seluruh kegiatan ini. Tentu butuh keterbukaan dari OPD untuk mau turun secara langsung,” sambungnya.
Beatrix Monim mengapresiasi Dinas ESDM Porvinsi Papua yang merespon dengan baik dan Komisi IV DPR Papua sudah melakukan kunjungan kerja melakukan pengawasan langsung, salah satu dinas yang memberikan respon baik adalah Dinas ESDM.
“Kita berterima kasih karena kepala dinas dan jajaran mau mendukung untuk Komisi IV DPR Papua melakukan pengawasan secara langsung untuk kegiatan yang dilakukan mereka,” ujarnya.
Diakui, rapat kerja Komisi IV DPR Papua dalam Rangka Pengawasan Pembangunan Infrastruktur bersama mitra OPD, untik evaluasi terhadap kinerja mereka sampai triwulan III tahun anggaran 2021.
Selain itu, dengan Dinas ESDM membicarakan rencana dan kerja Komisi IV untuk melakukan pengawasan langsung terkait dengan seluruh kegiatan – kegiatan yang dilakukan.
Dan juga yang menjadi salah satu agenda terkait ketika Komisi IV DPR Papua melakukan rapat – rapat bersama mitra, tentu membutuh data-data yang akurat dari dinas, untuk digunakan dalam melakukan kegiatan pengawasan secara langsung.
Terkait serapan anggaran, Beatrix Monim mengakui jika sampai November 2021, untuk Dinas ESDM masih rendah baru mencapai 31,57 persen.
Untuk itu, Komisi IV DPR Papua berharap agar menggenjot penyerapan anggaran, terutama pembayaran hutang yang dianggarkan tahun ini, yang sudah diperjuangkan Komisi IV DPR Papua untuk melunasi sehingga tidak ada beban lagi.
“Itu salah satu yang mengakibatkan, karena belum 100 persen pembayaran, karena mereka harus melakukan verifikasi yang akurat bersama dengan Inspektorat.
Ketika dibayarkan, dari pernyataan dari rapat, kita mendengar penjelasan mereka yakin serapan anggaran bisa mencapai 90 persen sampai triwulan IV,” paparnya.
Ditambahkan, Komisi IV DPR Papua terus mendorong beberapa kegiatan yang belum dilakukan agar segera dilaksanakan, semua baru kontrak, namun kegiatan penunjukan langsung, sehingga tidak terlalu sulit hingga pembayaran keuangannya. (bat)
