JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pemprov Papua melalui Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Provinsi Papua berencana untuk mendorong pembangunan Smelter di Timika, Kabupaten Mimika.
“Yang menjadi menarik adalah kali ini kami mendorong untuk rencana pembangunan Smelter pada Dinas ESDM Papua,” kata Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim usai Rapat Kerja Bersama Mitra OPD yakni Dinas ESDM Papua di Hotel Horison Kota Jayapura, Rabu, 17 Nopember 2021.
Apalagi, kata Beatrix Monim, pembangunan Smelter di Papua itu merupakan aspirasi masyarakat, sehingga harus mengalokasikan anggaran dan tidak boleh menunda waktu untuk pembangunan Smelter itu.
“Kita harus bergerak cepat, karena beberapa tahun kemudian Smelter harus dibangun yang didukung oleh Menteri BKPM dengan mulai dari sekarang, dari kegiatan sosialisasi, pembentuk tim terpadu untuk mempercepat pembangunan Smelter termasuk amdalnya,” ujarnya.
Diakui, saat ini memang belum dianggarkan, sehingga Komisi IV DPR Papua bersama Dinas ESDM Papua mendorong anggaran untuk dimasukan dalam penganggaran pada APBD 2022.
Menurutnya, pembangunan Smelter di Papua itu, tentu menjadi hal sangat menarik dan diharapkan menjadi program prioritas, karena keberlangsungan belanja daerah ini, tentu harus didukung dengan pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi, pada tahun 2022, diprediksi akan terjadi penurunan signifikan terhadap transfer daerah, sehingga harus menggenjot PAD. Apalagi, kontribusi PAD di Papua ini, sumber terbesarnya adalah sektor pertambangan.
Untuk itu, Komisi IV DPR Papua mendorong Dinas ESDM Papua untuk diberikan alokasi anggaran yang cukup untuk bisa menggenjot PAD.
“PAD ini salah satunya dengan pembangunan Smelter. Jika itu jadi, kan tidak butuh waktu lama pembangunan itu dipersiapkan. Namun, ada kawasan – kawasan ekonomi dan industry yang didorong terutama di Timika, Kabupaten Mimika yang memiliki kekayaan alam,” jelasnya.
Dikatakan, dengan adanya tim terpadu itu, mereka melakukan kajian – kajian bersama untuk menentukan kawasan ekonomi khusus tersebut.
Ditambahkan, dengan pembangunan Smelter di Papua itu, tentu saja diharapkan mampu menjadi factor pendongkrak pertumbuhan ekonomi di Papua, termasuk penyerapan tenaga kerja.
“Namun, penyerapan tenaga kerja itu, kami tidak mau Orang Asli Papua sebagai pekerja lepas, kita mau mereka memiliki SDM yang cukup. Apalagi, kita punya anak-anak yang sudah dipersiapkan hingga kuliah diluar negeri maupun dalam negeri, namun butuh tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Kita harus bicarakan dan kita tidak bisa menutup diri berinvestasi di Papua, karena sumber daya alam kita sangat besar, namun dibicarakan baik dengan rakyat sehingga mereka dapat manfaat dari program yang dibuat oleh pemerintah daerah,” pungkasnya.
Rapat kerja Komisi IV DPR Papua ini, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim didampingi Anggota Komisi IV DPR Papua, Alfred F Anouw, Timotius Wakur, Yotam Bilasi, Jansen Monim, Apeniel Sani dan Mathea Mamoyao. (bat)
