JAYAPURA, Papuaterkini.com – Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rumpun ekonomi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua penyerapan anggarannya masih minim.
Ketiga OPD rumpun ekonomi yang menjadi mitra Komisi II DPR Papua, masing-masing Dinas Keluatan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Dinas PTSP, diketahui rata-rata penyerapan anggarannya baru mencapai 48 persen.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPR Papua bersama mitra kerja yang dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH di Hotel Horison Kota Jayapura, Rabu, 3 November 2021.
Diakui, jika rapat kerja ini untuk mengevaluasi kinerja dari OPD rumpun ekonomi pada tahun 2021, terutama capaian kinerja mereka terhadap
“Kita bisa melihat dan mengevaluasi apakah sudah selesai mencapai target atau belum. Namun, ternyata sampai hari ini, masih banyak dinas yang belum mencapai target. Rata-rata masih mencapai 48 persen penyerapan anggarannya,” kata Mega Nikijuluw.
Padahal, kata Mega Nikijuluw, tahun anggaran 2021, tentu tinggal beberapa minggu ke depan sebelum tutup anggaran pada pertengahan Desember 2021.
Untuk itu, Mega Nikijuluw berharap agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua bersama Sekda Papua untuk segera merealisasikan anggaran segera turun dan penyerapan anggarannya bisa lebih maksimal lagi sesuai yang ditargetkan.
Sebab, kata Politisi PDI Perjuangan ini, Komisi II DPR Papua berharap tidak ada lagi terjadi SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang besar, lantaran tidak terserap.
“Harapan kami dalam pagu tahun anggaran 2022, ada tambahan untuk OPD rumpun ekonomi. Kenapa? Karena OPD ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang kini sangat membutuhkan sentuhan dari pemerintah secara langsung, apalagi kita lihat masih banyak terjadi konflik di daerah, sehingga masih susah makan dan minum serta kesulitan transportasi,” paparnya.
Untuk itu, Mega berharap pemerintah daerah harus lebih memperhatikan OPD rumpun perekonomian yang menjadi mitra Komisi II DPR Papua melalui program – programnya yang diharapkan menumbuhkan ekonomi rakyat.
“Ya, kalau bisa OPD rumpun ekonomi bisa ditambah anggarannya, agar visi misi pak Gubernur terutama sector ekonomi bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Setelah adanya Sekda definitive, Mega berharap masalah keuangan tidak terpengaruh lagi, termasuk system keuangan yang baru dapat diaplikasikan dengan baik, tidak menghambat masalah anggaran. (bat)
