JAYAPURA, Papuaterkini.com – Sejumlah tokoh adat, agama, dan tokoh pemuda Papua meminta jajaran kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua.
Tokoh Adat Papua, Herman Yoku meminta para penegak hukum serius mengusut transparansi dari penggunaan dana Otsus di Provinsi Papua.
“Saya minta para penegak hukum mulai dari Kapolda Papua dan jajarannya, Kejati Papua, hingga KPK agar dapat memeriksa penggunaan Dana Otsus Papua selama 20 tahun kemarin. Ini tidak boleh ada pembiaran,” ujar Herman Yoku dilangsir Tribun-Papua.com di Kota Jayapura, Kamis, 25 Nopember 2021.
Sebelumnya, Herman Yoku yang juga Kepala Suku Besar Wihkaya Kabupaten Keerom ini meminta Polda Papua untuk berani mengusut adanya sejumlah dugaan atau indikasi korupsi di Provinsi Papua.
“Saya secara tegas menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatan khususnya kepada bapak Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fahkiri untuk dapat dengan segera menindak adanya indikasi atau dugaan kasus – kasus korupsi yang ada di tanah Papua, baik itu dana PON XX, dana Otsus maupun dana Covid – 19, karena korupsi sudah semakin mengurita di tanah Papua,” tegasnya.
“Saya harap bapak Kapolda Papua tidak lagi bermain – main dengan masalah penegakkan hukum, bapak Kapolda hadir sebagai abdi negara dan pelindung bagi seluruh masyarakat Papua, ada praduga saya terhadap adanya masalah korupsi di Papua dan Kapolda tidak bisa menindak tegas para – para pihak yang melakukan kejahatan – kejahatan korupsi yang merugikan rakyat di tanah Papua,” sambungnya.
Untuk itu, Herman Yoku yang juga Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) ini meminta Kapolda Papua harus segera menindak seluruh dugaan kasus korupsi di Papua, baik dana PON, Covid-19 maupun dana Otsus.
Sementara itu, Ketua Barisan Barisan Merah Putih Provinsi Papua, Max Abner Ohee meminta para penegak hukum melakukan tindakan tegas atas pengelolaan anggaran di Papua.
“Kapolda Papua, BPK dan KPK untuk bisa menindak dan menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Papua. Sebab perbuatan – perbuatan seperti ini hanyalah menyiksa rakyat, setidaknya satu atau dua kasus bisa dimunculkan, agar publik bisa mengetahuinya,” tandasnya.
Sedangkan, Sekretaris Umum Gereja Kingmi Indonesia, Yones Wenda mengakui pihaknya tidak pernah merasakan ataupun melihat wujud nyata Dana Otsus Papua tahap pertama.
Padahal, kata Yanes Wenda, dana Otsus ini nilainya sangat besar, tetapi ia hanya dengar nilai saja, namun uangnya tidak ada. Nah, hal itu masyarakat kecil tidak pernah rasakannya.
“Kami sebagai tokoh gereja mohon untuk perlu dilakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran Otsus ini,” imbuhnya.
Selain itu, sejumlah tokoh Papua ini meminta adanya pertemuan para tokoh masyarakat Papua bersama pemerintah pusat, lalu membuat satu aturan agar manfaat Dana Otsus bisa dirasakan langsung masyarakat Papua. (bat)
