JAKARTA, Papuaterkini.com – Puluhan mahasiswa dan pelajar Papua mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta dalam peringatan Hari Anti Korupsi, 9 Desember 2021.
Mereka mendesak agar KPK turun ke Papua untuk melakukan mengusut secara tuntas terhadap sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Bumi Cenderawasih.
Mahasiswa dan pelajar Papua itu, datang membawa sepanduk dan sempat berorasi untuk mengingatkan kita bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang bukan hanya dapat merusak pembangunan sosial dan ekonomi, tapi bisa merusak sebuah bangsa.
“Kami mahasiswa dan pelajar Papua berjumlah 50 orang bersuara ribuan km jauhnya sampai di gedung KPK untuk memperlihatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa masyarakat kami di ujung timur Indonesia masih terjajah oleh oligarki dan menjadi tumbal pejabat korup,” tegas Yusman Nortoggo , Koordinator Aksi di depan Kantor KPK, Kamis, 9 Desember 2021.
Apalagi, kata Yusman, alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 42,47 triliun yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Papua untuk pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, namun ternyata, semua malah dimanfaatkan elite Papua.
“Jadi, hanya sebuah periuk makan bagi elit – elit tuan pejabat saja. Nyatanya, kami masih menjalani hidup jauh dari kata cukup, masih banyak keluarga kami yang kelaparan, tidak bisa sekolah dan tidak memiliki taraf hidup yang layak, sedangkan segelintir pejabat bergelimang harta diatas tulang belulang rakyat yang kelaparan,” tandasnya.
Selain itu, puluhan mahasiwa dan pelajar Papua ini, mempertanyakan soal perhelatan PON XX Tahun 2021 yang mana ada sekitar 8000 an relawan belum menerima haknya sampai hari ini.
“Tadi kami sempat masuk dan menyampaikan kedatangan kami kali ini dan pihak KPK telah menanggapi dan untuk prosesnya kami serahkan ke KPK karena sudah tupoksi mereka menjawab atas pertanyaan kami,” ujarnya.
Menurutnya, sebagai mahasiswa adalah tugas mereka untuk mengawal anak bangsa agar bisa damai dan korupsi adalah menjadi musuh bersama, pemerintah pusat sudah sukses menggelar PON di Papua dan dana hampir Rp 43 triliun itu sudah digelontorkan, namun realisasinya belum dirasakan.
“Ini adalah bentuk solidaritas sebagai anak bangsa dan anak negeri tidak mau seperti itu, maka KPK harus usut tuntas kasus-kasus korupsi di Tanah Papua,” tegasnya.
Tidak hanya PON XX saja, lanjut Yusman, tapi masih ada 10 kasus dugaan korupsi di Papua sana, yang membuat mereka gerah dengan sikap ugal-ugalan praktik korupsi.
Apalagi, katanya, Menkopolhukam sudah berbulan bulan yang lalu meminta KPK untuk mengusut 10 kasus dugaan mega korupsi di Papua, nyatanya tidak ada satupun kasus yang terungkap.
Sementara itu, Koordinator Lapangan, Abdul Ghoni Wario menambahkan jika pihaknya sengaja datang ke KPK untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka untuk mengawal kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di Papua.
“Hari ini, kami sampaikan tuntutan kepada pihak KPK untuk benar-benar mengawal kasus – kasus korupsi di Papua, sehingga tidak timbul konflik masyarakat karena dengan masalah seperti ini banyak menimbulkan sejumlah konflik,” katanya.
Ia mengultimatum KPK agar serius atas kasus dugaan korupsi di Papua dan tidak malah membuat seolah skenario hingga koruptor di Papua masih bebas melakukan aksinya.
“Kami berharap kepada KPK untuk segera menuntaskan masalah ini,dan kami beri estimasi sampai Januari tahun depan agar apa yang kami sampaikan ini bisa terjawab dan terealisasi, tapi jika sampai batas waktu tidak ada jawaban, maka kami akan kembali datangi Gedung KPK lagi demi meminta pertanggungjawaban atas apa yang kami sampaikan hari ini,” pungkasnya. (bat)
