JAYAPURA, Papuaterkini.com – Fraksi Nasdem DPR Papua menyoroti terhadap masalah pengelolaan beasiswa afirmasi Otonomi Khusus Papua.
Bahkan, Fraksi Nasdem DPR Papua menekankan terhadap beasiswa affirmasi Otsus Papua itu, pertama adalah desain desain pengembangan pendidikan afirmasi Otsus dimana Fraksi Nasdem mengapresiasi Badan SDM Provinsi Papua yang telah menginisiasi road map pembangunan SDM dengan skema afirmasi di Provinsi Papua.
“Meski demikian, kami tetap mengingatkan bahwa program beasiswa studi ke luar Papua, dalam hemat kami, adalah program afirmasi yang selain menyasar anak asli Papua secara terbatas dari segi jumlah, program ini pun bersifat temporer yang setidak-tidaknya berbanding lurus dengan masa berlaku UU Otsus,” kata Laurenzus Kadepa Juru Bicara Fraksi Nasdem DPR Papua dalam membacakan pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna DPR Papua, Kamis, 16 Desember 2021.
Oleh karena program ini bersifat jangka pendek dan terbatas pada jumlah penerima manfaatnya, maka lanjut Kadepa, penguatan kapasitas dan kualitas perguruan tinggi lokal di Tanah Papua, menjadi urgent untuk segera diprioritaskan.
“Hal tersebut kami pandang penting dan serius agar selain perguruan tinggi lokal di tanah Papua dapat terbantu dari sisi fasilitas dan kualitas, mahasiswa asli Papua sebagai penerima manfaatnya pun dapat lebih banyak secara kuantitas, sehingga Fraksi Nasdem berpandangan bahwa Pemprov Papua harus dapat memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang berkuliah di Kota Studi Jayapura,” jelasnya.
Kedua, kata Kadepa yang juga Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR Papua ini, pengelolaan beasiswa afirmasi Otsus pasca Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus, Fraksi Nasdem menyambut baik kesepahaman visi dan pandangan antara eksekutif dan legislative bahwa redistribusi dan realokasi anggaran Otsus oleh pemerintah pusat tidak boleh berimplikasi negative terhadap performa dukungan pembiayaan beasiswa afirmasi kepada generasi muda Papua yang kini sedang menempuh Pendidikan di dalam maupun di luar negeri.
Dikatakan, kesamaan pemikiran untuk menggunakan dana cadangan, yang notabene peruntukannya adalah untuk hal-hal yang bersifat mendesak dan darurat, telah menjadi cerminan bahwa penyelamatan generasi muda Papua dalam studinya harus menjadi keutamaan dalam kebijakan daerah.
Terhadap langkah kebijakan itu, ujar Kadepa, Fraksi Nasdem berharap agar pemerintah daerah setidaknya dapat menginisiasi dua hal. Pertama, ujar Kadepa, membangun kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelibatan pemerintah Kabupaten/Kota untuk turut mengambil peran dalam pembiayaan beasiswa afirmasi di periode anggaran pasca tahun 2022.
Kedua, melakukan revisi dan modifikasi terhadap rancangan grand desain pendidikan afirmasi di Provinsi Papua dalam rangka pelibatan peran kabupaten/kota dalam pengelolaan beasiswa dimaksud.
Ketiga, demi pertimbangan efisiensi pembiayaan, pemerintah daerah melalui BPSDM sebaiknya kembali melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap status dan komitmen studi dari para penerima beasiswa dimaksud.
“Hal ini penting untuk dilakukan agar kerugian negara oleh karena pembiayaan yang tidak tepat sasaran sebagaimana terjadi kepada 237 penerima beasiswa dimaksud pada tahun 2020 tidak kembali terjadi di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya. (bat)
