KEEROM, Papuaterkini.com – Fraksi Demokrat DPR Papua bertatap muka bersama Masyarakat Kampung Gudang Garam, Arso IV, Distrik Skanto Keerom, Jumat, 10 Desember 2021.
Kepala Kampung Gudang Garam, Deku Enumbi mengapresiasi kunjungan Ketua Fraksi Demokrat ke kampung ini. Apalagi, tidak pernah ada yang datang anggota DPR Papua ke kampung ini.
Deku Enumbi berharap ada perhatian dari DPR Papua dan terus melakukan komunikasi sekaligus menjaring aspirasi dari masyarakat yang ada di kampungnya itu.
Ketua Fraksi Demokrat DPR Papua, Mustakim HR mengatakan, jika pihaknya melakukan tatap muka bersama dengan masyarakat. Sekaligus untuk menjaring aspirasi dari masyarakat Kampung Gudang Garam, Skanto, Kabupaten Keerom.
Sebagai Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 DPR Papua, Mustakim mengaku, tentu ingin mengetahui dan mendengar kondisi masyarakat Kampung Gudang Garam.
Apalagi, sebagai Anggota Komisi II DPR Papua membidangi perekonomian tentu akan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat Kampung Gudang Garam.
Dalam acara tatap muka bersama warga Kampung Gudang Garam ini, dihadiri Anggota DPR Kabupaten Keerom, Triyono dan ratusan warga. Acara ini juga diwarnai dengan acara bakar batu.
Anggota DPR Kabupaten Keerom, Triyono mengakui dua tahun terakhir sejak ada Covid-19, membuat pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak, lantaran banyak pemangkasan anggaran.
Namun demikian, kata Triyono, tahun 2022, Bupati Keerom akan memprioritaskan infrastruktur jalan. “Jadi, saya sebagai anggota dewan akan mengawasi termasuk anggaran infrastruktur jalan di Skanto,” katanya.
Triyono juga berharap Anggota DPR Papua untuk membantu prorgam infrastruktur jalan di Keerom, termasuk perumahan layak huni di Kabupaten Keerom.
“Kalau ada program perumahan ada di Provinsi agar diarahkan ke Distrik Skanto, Keerom,” imbuhnya.
Dalam diskusi atau dialog bersama masyarakat, Tokoh Masyarakat Gudang Garam, Anes Kogoya menyampaikan agar membantu masyarakat yang tinggal di pinggir hutan. Salah satunya, untuk pembangunan gereja dan menyerahkan proposal pembangunan
“Termasuk perumahan, banyak rumah tak layak huni. Kami butuh bantuan itu,” katanya.
Tokoh Perempuan, Yelina Wonda menyampaikan agar masalah tanah dialami warga, dimana belum dibayar agar pemerintah dapat membantu.
Warga lainnya, Tince berharap agar Pemkab Keerom dan Pemprov Papua untuk membangun jalan di Kampung Gudang Garam.
“Itu permintaan kami agar dibangun dan diperbaiki atau diaspal. Kampung lain sudah diaspal, kami harap diperbaiki dan diaspal,” imbuhnya.
Menanggapi aspirasi warga itu, Ketua Fraksi Demokrat DPR Papua, Mustakim HR berharap agar masyarakat menyampaikan dengan proposal pembangunan gereja ke provinsi maupun kabupaten.
“Kewajiban kita menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah khususnya OPD. Ya, memang tiga tahun ini, anggaran fokus ke PON XXI dan dua tahun terakhir dipangkas karena Covid-19,” ujarnya.
Diakui, jika masyarakat juga mengajukan untuk pembangunan rumah layak huni kepada Pemprov Papua untuk memperhatikan hal itu. Apalagi, mayoritas warga Kampung Gudang Garam, Skanto merupakan Orang Asli Papua yang berasal dari Pegunungan Papua.
“Mereka dari tahun ke tahun mengajukan proposal ke Kabupaten Keerom, namun sampai saat ini belum terjawab. Kita sadari mungkin keterbatasan dana di Kabupaten Keerom, sehingga mereka belum bisa menjawab secara keseluruhan untuk masyarakat khususnya masyarakat Kampung Gudang Garam,” ujarnya.
Begitu juga Kampung 54 yang tidak jauh dari Gudang Garam, yang didiami oleh masyarakat asli Keerom, juga sangat membutuhkan perumahan layak huni.
“Untuk itu, kami akan sampaikan ke Dinas PUPR Papua untuk melihat kebutuhan masyarakat di sini,” ujarnya.
Terkait pembangunan jalan, Mustakim berharap jika pembangunan jalan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, meski disadari akses menuju dari ibu kota distrik menuju kampung menjadi kewajiban bagi pemerintah kabupaten, namun kadang pemerintah meminta untuk menggunakan dana desa untuk membangun.
Namun, lanjut Mustakim, jika dana desa itu terlihat besar, namun jika digunakan sangat kecil, dengan adanya kebutuhan masyarakat kampung, sehingga diharapkan dinas terkait bisa melihat hal itu karena merupakan kampung tempat orang asli Papua, setidaknya melalui dana Otsus yang sudah ditransfer langsung dari pusat ke kabupaten/kota.
“Dana Otsus benar-benar khusus untuk OAP, sehingga benar-benar mereka merasakan dana Otsus dan merasakan kemerdekaan di negeri sendiri,” imbuhnya.
Anggota DPR Kabupaten Keerom Triyono menambahkan agar dengan adanya dana Otsus yang langsung diterima kabupaten, termasuk Keerom tahun 2022 ini diperkirakan akan menerima Rp 125 miliar.
“Kami harap masyarakat dapat memanfaatkan dana Otsus dengan mengajukan proposal,” ujarnya.
Soal pembebasan tanah, Triyono berharap dapat diselesaikan misalnya melalui dana desa. Namun, perlu didiskusikan dengan kepala kampung. (bat)
