JAYAPURA, Papuaterkini.com – Solidaritas Pemuda Lawan Korupsi mendesak agar aparat penegak hukum baik di Papua maupun di pusat agar secara tegas untuk melakukan upaya memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Bumi Cenderawasih.
Hal itu disampaikan Solidaritas Pemua Lawan Korupsi dalam audiensi dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi se Dunia bersama Komisi I DPR Papua yang diterima langsung Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa dan Elvis Tabuni di DPR Papua, Rabu, 9 Desember 2021.
“Bertepatan degan Hari Anti Korupsi se Dunia, 9 Desember 2021 ini, kami sebagal pemuda penerus dan pemegang tanggungjawab ‘estafet’ pembangunan di Tanah Papua menyatakan sikap, pertama, siapapun yang bekerja di Tanah Papua ini, Stop Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Mari bersama-sama selamatkan pemimpin Papua dan bangun Papua dengan hati nurani,” tegas Alexander Gonsalves Gobay, Penanggungjawab Audiensi ketika membacakan pernyataan mereka.
Kedua, Solidaritas Pemuda Lawan Korupsi mengutuk dan mengecam keras tindakan serta praktek-praktek KKN yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar oleh siapun yang sedang berkarya di Cendrawasih Papua ini.
Ketiga, lanjut Alex Gobay, Solidaritas Pemuda Lawan Korupsi mendukung dan mengapresiasi Lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sebagainya selalu aktif memeriksa, mengaudit serta melaporkan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov Papau dan kabupaten/kota se Papua.
Keempat, ujar Alex Gobai, Solidaritas Pemuda Lawan Korupsi mendukung semua kebijakan pemerintah yang bebas dari praktek KKN di seluruh Tanah Papua pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
Dikatakan, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dihadapi dengan cara luar biasa dan melibatkan seluruh elemen masyarakat di Indonesia, khususnya di Tanah Papua.
Ditambahkan, merujuk ke Tanah Papua, untuk melawan tindakan praktek KKN juga kerapkali mewarnai berbagai bidang kehidupan sehari-hari, terutama praktek-praktek kotor yang berakibat menciptakan jarak tak tentu untuk mendekati Visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang diimpikan bersama.
“Dalam momentum Hari Anti Korupsi se Dunia ini, kami ajak semua pihak di Papua untuk mengutamakan kejujuran agar dapat dirasakan masyarakat. Soal korupsi ini, saya pikir sudah menjamur,” katanya.
Untuk itu, pihaknya mengajak semua pihak termasuk DPR Papua untuk mengkampanyekan lawan korupsi, apalagi lembaga ini bertugas menjalankan fungsi pengawasan, sehingga bisa meminimalisir terjadinya indikasi korupsi.
“Penegakkan hukum baik kepolisian, kejaksaan dan KPK harus tegas berantas korupsi. Jangan korupsi ini dibiarkan, agar ada efek jera,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni mendukung upaya pemberantasan praktek KKN di Tanah Papua. Untuk itu, pihaknya menerima aspirasi pemuda ini untuk diteruskan kepada pimpinan agar ditindaklanjuti.
“Hilangkan budaya korupsi ini di Tanah Papua. Jangan sampai dianggap biasa dan merajalela. Mestinya, harus lebih tegas lagi seperti China, sehingga benar-benar bisa memberikan efek jera bagi pelaku korupsi,” ujarnya.
Elvis Tabuni berharap apapun program dan kegiatan pemerintah, tidak boleh dikorupsi agar rakyat Papua bisa merasakan pembangunan di pelosok.
“Penegakkan hukum terhadap kasus korupsi harus dilakukan agar rakyat bisa makmur dan Negara harus ke depankan agar korupsi ditindak dengan keras dan tegas,” pungkasnya.
Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa menegaskan bahwa koruptor adalah musuh bersama, karena korupsi adalah kejahatan.
“Bicara konteks Papua, saat ini kita hanya bicara politik, sementara isu korupsi tenggelam dengan isu konfilk yang terjadi. Memang konflik penting, tapi penegakkan hukum terhadap korupsi harus berjalan, jadi keduanya harus ditangani bersama, karena kedua masalah itu sangat besar di Papua,” katanya.
Bahkan, Kadepa mensinyalir banyak pihak yang diduga justru memanfaatkan konflik ini untuk melakukan korupsi, cari pangkat dan lainnya.
“Kita sebagai pemuda dan mahasiswa, kita harus serius terhadap kedua masalah itu. Tidak berat ke satu masalah saja,” tandasnya.
Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Anti Korupsi se Dunia ini, Kadepa menyampaikan kepada pemuda yang mengantar aspirasi ke DPR Papua terutama penegakkan hukum terhadap korupsi.
“Jadi, usulan adek-adek terhadap penegakkan hukum kasus dugaan korupsi di Papua, yang meminta semua lembaga dan khusus DPR Papua meningkatkan sosialisasi atau fungsi pengawasan untuk meminimalisir korupsi, itu masukan luar biasa dan kami tetap akan lawan korupsi secara bersama-sama,” imbuhnya. (bat)
