JAYAPURA, Papuaterkini.com – Sebagai bentuk keprehatinan dan kepedulian, DPR Papua menyerahkan bantuan bahan makanan (Bama) dan uang tunai Rp 100 juta untuk didistribuskan kepada warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kota Jayapura.
Bantuan itu, diserahkan langsung oleh Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy, SSos, MM didampingi Anggota DPR Papua, Nason Utty, SE dan Sekretaris DPR Papua, DR Juliana J Waromi, SE, MSi kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Jayapura, Asep Maulana di Posko Induk Penanggulangan Banjir di GOR Waringin Kotaraja, Abepura, Kota Jayapura, Jumat, 14 Januari 2022.
“Atas nama pimpinan DPR Papua, seluruh Anggota DPR Papua dan Sekretariat DPR Papua menyampaikan rasa turut berduka cita atas terjadinya longsor dan banjir yang mengakibatkan ada warga yang meninggal dunia,” kata Yulianus Rumbairussy.
“Kami datang memberikan sedikit sumbangan atas nama pimpinan DPR Papua, seluruh Anggota DPR Papua dan Sekretariat DPR Papua. Barangkali apa yang kami beri sedikit dibandingkan kebutuhan saat ini, tapi kami yakin bantuan ini bisa dikelola dan diatur oleh Posko Induk Tanggap Darurat Banjir dan Longsor, bisa mengurangi rasa dialami oleh warga terdampak,” sambungnya.
Untuk itu, Yulianus Rumbairussy berharap agar bantuan itu dapat didistribusikan kepada warga yang terdampak banjir dan tanah longsor di Kota Jayapura.
“Salam kami kepada mereka agar tetap kuat. Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kekuatan untuk melanjutkan hidup,” ujarnya.
Yulianus Rumbairussy menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemkot Jayapura dan Pemprov Papua yang telah bergerak membantu masyarakat terdampak banjir dan longsor.
“Mudah-mudahan kebersamaan Pemkot Jayapura dan Pemprov Papua ini membuat masyarakat juga sedikit tenang dan lebih tabah menghadapi musibah ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Yulianus Rumbairussy juga mengingatkan kepada Posko Induk Tanggap Darurat Banjir dan Longsor Kota Jayapura untuk pembagian bantuan harus merata, tidak memandang dari mana mereka.
“Jadi, ada keluhan dari masyarakat dimana di lokasi banjir itu, tidak semua warga Kota Jayapura, tidak semua punya KTP atau KK. Jadi, tolong lewat RT/RW setempat bahwa kalau ada warga terdampak tolong diperhatikan, jangan berdasarkan KTP atau KK,” katanya.
“Tolong itu diatur baik. Orang Papua terutama, misalnya mereka datang dari Nabire atau daerah lain melihat anak kuliah dan mereka terdampak banjir. Untuk itu, mereka juga harus diperhatikan,” pungkasnya.
Salah seorang warga yang datang di Posko Induk, Ibu Korwa mengaku juga terdampak banjir tersebut, namun tidak mendapatkan bantuan bahan makanan sama sekali.
“Semua surat-surat hanyut karena banjir. Masak kita mau mengurus lagi, kami datang ditolak. Itu tidak apa-apa, mudah-mudahan Tuhan Yesus memberkati,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris DPR Papua, DR Juliana J Waromi, SE, MSi menambahkan, jika bantuan ini sebagai bentuk kepadulian dari pimpinan dan anggota DPR Papua bersama keluarga besar Sekretariat DPR Papua terhadap musibah banjir dan tanah longsor di Kota Jayapura.
“Kami datang ke sini menyerahkan bantuan ini lewat Posko Induk Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor untuk didistribusikan langsung kepada warga terdampak. Memang kami juga ada menyerahkan langsung ke lapangan,” katanya.
Bantuan itu, jelas Sekwan Juliana Waromi, diantaranya 100 sak beras, mie instan, minyak goreng, pampers dan lainnya serta uang tunai Rp 100 juta.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Jayapura, Asep Maulana menyampaikan terimakasih dan akan menyalurkan bantuan ini kepada warga yang terdampak banjir dan longsor.
“Memang ada sekitar 19 ribu jiwa yang terdampak banjir dan longsor di Kota Jayapura. Banyak juga bantuan dari masyarakat, kami langsung salurkan kepada yang membutuhkan. Kami usahakan sebisa mungkin bantuan tidak tersimpan lama di Posko Induk, tapi langsung disalurkan, berkoordinasi dengan RT/RW dan lurah setempat,” imbuhnya.
Soal masih ada warga yang terdampak dan belum mendapatkan bantuan, Asep Maulana menambahkan jika pihaknya akan memperhatikan hal itu.
Bahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan RT/RW setempat untuk mendata secara baik bagi warga yang terdampak banjir untuk mendaptakan bantuan.
“Pasti kami akan bantu, terutama mereka yang terdampak banjir. Kami tidak berpatokan pada KTP atau KK, tapi mereka yang terdampak,” pungkasnya. (bat)
