JAYAPURA, Papuaterkini.com – Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa meminta agar pemerintah melakukan proteksi terlebih dahulu terhadap Orang Asli Papua (OAP) Ras Melanesia yang minoritas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan lebih bijaksana daripada memikirkan rencana pemekaran provinsi atau kabupaten/kota baru di Tanah Papua.
Menurut Politisi Partai Nasdem ini, pemekaran provinsi baru bisa menjadi solusi atau masalah yang akan dihadapi ke depan dan akan menjadi beban bangsa.
“Pemekaran baru akan menjadi masalah, karena tidak rahasia lagi jika moralitas pemimpin – pemimpin di negeri ini, baik di tingkat pusat hingga daerah yang penuh dengan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dan akan menguasai dan menjadikan daerah otonomi baru (DOB) sebagai lahan basah untuk memperkaya diri keluarga, marga, suku dan kelompoknya,” kata Kadepa, Kamis, 27 Januari 2022.
Dikatakan, yang penting keinginan pemekaran propinsi harus datang dari rakyat Papua dengan persyaratan yang tidak cacat. Jika dipaksakan, ini membuktikan bahwa tidak ada kepedulian terhadap rakyat Papua, apalagi dengar pendapat rakyat Papua.
“Saya tegaskan disini bahwa pemerintah pusat jangan menggunakan lelompok-kelompok tertentu untuk melegalkan keinginan dalam menangani isu Papua, harap semua aspek harus dilihat dan jangan aspek politik semata,” tandasnya.
“Saya tidak menolak kebijakan-kebijakan strategis nasional untuk Papua yang ada salah satunya masalah DOB, namun sebagai wakil rakyat saya harus menyampaikan bahwa selama ini banyak aspirasi yang masuk di DPR Papua adalah aspirasi penolakan pemekaran. Bukan minta pemekaran provinsi baru,” sambungnya.
Ditambahkan, jumlah penduduk pribumi Papua perlu dilihat dengan jelas, sehingga untuk menjawab problem jumlah penduduk ini, diminta kepada Pemerintah Provinsi Papua melalui dinas/OPD terkait agar segera sampaikan kepada publik berapa jumlah Orang Asli Papua (OAP) Ras Melanesia yang masih hidup agar ini menjadi dasar, selain dari aspek sumber daya manusia (SDM) dan aspek lain untuk mekarkan sebuah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota. (bat)
