JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua, Jhon NR Gobai menyarankan kepada semua OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) agar memanfatkan hotel – hotel milik Pemprov Papua untuk melakukan berbagai kegiatan.
Apalagi, kata Jhon Gobai yang juga Anggota Komisi II DPR Papau membidangi Perekonomian ini, ada beberapa hotel milik Pemprov Papua yang ada di Kota Jayapura maupun daerah lain.
Padahal, lanjut Jhon Gobai, jika OPD di lingkungan Pemprov Papua memanfaatkan hotel milik Pemprov Papua itu, tentu saja bisa memberikan manfaat bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hanya saja, diakui Jhon Gobai, selama ini hotel – hotel milik Pemprov Papua itu, tidak dimanfaatkan dengan baik oleh OPD ketika melakukan kegiatan, justru mereka menggunakan hotel lain.
“Selama ini rapat – rapat atau kegiatan OPD dan DPRP dilaksanakan di hotel – hotel yang bukan milik Pemprov Papua, misalnya Hotel Horison, Hotel Aston, Hotel Swissbel, Grand Abe, Suni Hotel & Covention maupun Suni Garden Lake dan lainnya, sehingga pasti menguntungkan pihak swasta,” katanya kepada Papuaterkini.com, Minggu, 15 Januari 2022.
Sebaliknya, kata Jhon Gobai, jika event OPD baik tingkat Provinsi Papua maupun sebatas lokal dilaksanakan di hotel milik Pemprov Papua, pasti memberikan manfaat PAD bagi daerah.
Dijelaskan, Pemprov Papua mempunyai Hotel Arfak di Manokwari, Hotel Numbay di Kota Jayapura. Begitu juga Hotel Nijo, hotel ini terdapat di dalam Komplex BLKI Pasir II Jayapura Utara, Kota Jayapura.
Hotel Asmat di Merauke, kepemilikan hotel ini adalah hak Pemprov Papua, namun hotel ini tidak diperhatikan oleh Pemprov Papua sehingga di tahun 2001 sampai dengan saat ini dikelola oleh Pemda Merauke.
Hotel Mapia terletak di pusat kota di Kabupaten Biak Numfor, termasuk hotel tua dan milik Pemprov Papua, dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Papua.
Soal pengelolaan hotel milik Pemprov Papua itu, Jhon Gobai mengatakan, jika sudah menjadi kebiasaan umum pengelolaan aset dapat dilakukan oleh pemilik dalam hal ini Pemprov Papua melalui BUMD, tapi juga dapat dikelola oleh pihak ketiga dengan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.
Tentu hal itu harus dibicarakan juga dengan kabupaten yang selama ini berkontribusi seperti Hotel Asmat di Merauke dengan Pemkab Merauke.
Termasuk Hotel Nijo di Kota Jayapura dapat digunakan juga untuk pelatihan bagi pencaker terutama untuk kegiatan pelatihan perhotelan di BLKI Jayapura.
“Kini pilihan kembali ke Pemprov apakah mau dikelola sendiri ataukah bekerjasama dengan group – group hotel besar di Indonesia, tentu dengan kerjasama saling menguntungkan. Diharapkan, hotel yang dimiliki oleh Pemprov Papua agar dapat dioptimalkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi daerah, baik Provinsi Papua,” imbuhnya. (bat)
