JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pernyataan Forum Peduli Kemanusiaan dan Tokoh Adat Papua yang meminta pemerintah pusat untuk menunjuk penjabat gubernur, lantaran Gubernur Papua, Lukas Enembe dianggap tengah menjalani proses pengobatan, tampaknya ditanggapi serius oleh intelektual dan Kepala Suku Laapago.
Menurut Intelektual Laapago, yang juga keluarga Lukas Enembe, Benny Kogoya bahwa pernyataan itu sangat keliru dan tak berdasar.
Bahkan, Benny Kogoya meminta agar Forum Peduli Kemanusiaan dan Tokoh Adat Papua yang membuat statement tersebut agar meminta maaf kepada Lukas Enembe selaku Gubernur Papua.
“Pernyataan kepala suku itu menjadi blunder. Kami dari keluarga bapak Lukas Enembe meminta agar Forum Peduli Kemanudiaan dan Tokoh Adat Papua, Jackob Fiabetauw meminta maaf kepada keluarga bapak Lukas Enembe, karena bapak Lukas Enembe saat ini ada di Singapura dalam keadaan sehat wal afiat dan beliau tidak sakit fatal,” kata Benny Kogoya dalam Jumpa Pers di Café Humboldt Jayapura, Kamis, 6 Januari 2021.
Ditegaskan, pernyataan dari Forum Peduli Kemanusiaan dan Ketua Peradilan Adat Sentani tendensius dan menyudutkan Gubernur Papua yang saat ini masih aktif bekerja.
“Pernyataan itu sama saja merongrong pemerintahan Pemprov Papua dibawah kepemimpinan bapak Lukas Enembe yang dilantik secara resmi. Kami harap beliau meminta maaf secara resmi kepada keluarga bapak Lukas Enembe maupun rakyat Papua,” tandasnya.
Sebab, lanjut Benny Kogoya, mereka telah menyinggung masalah kesehatan Lukas Enembe, padahal kesehatan adalah privasi seseorang. Kecuali, berhalangan tetap. Namun, Gubernur Lukas Enembe dalam keadaan sehat wal afiat dan pada 10 Januari 2022 sudah kembali dan berada di Jayapura untuk aktif bekerja seperti biaya.
“Jangan sampai dengan adanya pernyataan seperti itu, membuat keadaan memburuk. Kita semua wajib menjaga situasi dan kondisi di Papua aman dan damai,” ujarnya.
Jika berbicara kepentingan politik, Benny Kogoya berharap agar bersabar dan dilakukan pada Pilkada tahun 2024.
“Kami berharap kepada warga Sentani atau kepala suku yang merasa tidak senang atas kinerja bapak Gubernur, agar disampaikan kritik dan saran yang sifatnya membangun, tapi tidak menyingung masalah kesehatan beliau,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Ketua Adat Laapago, Purn Paus Kogoya, SIP sangat menyayangkan pernyataan dari Ketua Peradilan Adat Suku Sentani, Jackob Fiabetauw itu.
“Saya atas nama kepala suku Laapago menyatakan bahwa pernyataan itu keliru dan tidak berdasar. Sebab, pemilihan kepala daerah itu, berlangsung secara demokrasi dan bapak Lukas Enembe masih memimpin,” tegasnya.
Paus Kogoya menegaskan ada aturan perundang-undangan menyangkut penunjukan penjabat gubernur itu. Bahkan, yang berhak menyampaikan itu DPR Papua dan MRP, bukan kepala suku atau masyarakat.
“Saya atas nama kepala suku Laapago dan sekitar 300 kepala suku di Pegunungan Tengah Papua, menolak dengan keras permintaan penunjukkan penjabat gubernur itu. Sebab, itu tidak benar,” tandasnya.
Paus Kogoya menilai aspirasi yang disampaikan itu, penuh dengan kepentingan politik tertentu untuk menjatuhkan nama baik Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Apalagi, jelas Paus Kogoya, Provinsi Papua diera kepemimpinan Gubernur Lukas Enemba banyak keberhasilan dan perubahan pembangunan yang ditorehkan, termasuk pelaksanaan PON XX Tahun 2021.
“Pembangunan Papua saat ini dibawah kepemipinan bapak Lukas Enembe sangat luar biasa bersama Presiden Jokowi, bukan hanya pembangunan infrastruktur, juga SDM anak-anak Papua,” jelasnya.
Bahkan, lanjut Paus Kogoya, meski Gubernur Lukas Enembe dalam keadaan sakit, namun tetap bekerja menjalankan tugasnya sehari-hari.
“Jadi, pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Jadi, pernyatan kepala peradilan adat itu tidak benar, apalagi tidak ada koordinasi dengan para kepala – kepala suku yang lain di Papua,” pungkasnya.
Senada dikatakan Sekretaris DPW LIRA Papua, Yohanis Wanane bahwa pernyataan meminta penunjukkan penjabat gubernur itu sangat keliru dan tidak berdasar, sehingga pihaknya menolak dengan tegas pernyataan itu.
“Tuntutan dari Forum Peduli Kemanusiaan dan Ketua Peradilan Adat Suku Sentani yang mendesak pemerintah pusat menunjuk penjabat Gubernur Papua itu, adalah pernyataan yang keliru, sangat menyesatkan dan berpotensi sebagai hal – hal yang membuat terjadi kesalahpahaman di tingkat akar rumput,” tegasnya.
Yohanis Wanane menilai pernyataan itu sangat janggal, lantaran tidak menyebut alasan – alasannya sehingga terkesan penuh dengan kepentingan tertentu.
Justru DPW LIRA Papua mengapresiasi kinerja Gubernur Papua, Lukas Enembe yang hingga saat ini masih terus menjalankan pemerintahan dengan baik. Meski, saat ini beliau dalam proses pemulihan dari sakit.
“Kami harap soal kesehatan beliau jangan disinggung karena itu privasi dari bapak gubernur sendiri,” pungkasnya.
Yohanis Wanena berharap agar masyarakat Papua tidak terprovokasi dengan adanya pernyataan – pernyataan dari kelompok – kelompok tertentu dengan tujuan untuk menimbulkan kegaduhan di tengah – tengah masyarakat.
Ketua Fraksi Demokrat DPRK Tolikara, Yan Wenda, SSos menambahkan, jika tuntutan Forum Peduli Kemanusiaan dan Kepala Peradilan Adat Suku Sentani yang meminta pemerintah pusat menunjuk penjabat gubernur lantaran Gubernur Lukas Enembe tengah sakit, tidak sesuai aturan yang berlaku.
“Apa yang disampaikan orang – orang tua yang mengklaim tokoh adat di wilayah Sentani, harus memahami aturan. Itu sama saja sangat memalukan, karena tidak pahami aturan,” tegas Yan Wenda.
Apalagi, kata Yan Wenda, Gubernur Lukas Enembe dipilih secara demokratis oleh rakyat di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan memimpin hingga tahun 2023.
“Jadi, pemerintah pusat pun tidak punya hak untuk memberhentikan, karena ada mekanismenya. Tolong berikan pendidikan politik kepada generasi muda sebaik-baiknya,” tandasnya.
Yang jelas, imbuh Yan Wenda, Gubernur Lukas Enembe masih bisa bekerja dan aktif menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan mampu mensukseskan pelaksanaan PON XX Tahun 2021.
“Kalau kamu mau jadi gubernur, ya tunggu di Pilkada tahun 2024 nanti. Ini masih belum,” pungkasnya.
Sebelumnya, Forum Peduli Kemanusiaan dan Tokoh Adat Papua mendesak Pemerintah Pusat lewat Kemendagri segera menunjuk Penjabat Gubernur, lantaran kondisi kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Hal itu disampaikan Ketua Peradilan Adat Suku Sentani Kabupaten Jayapura, Jackob Fiabetauw didampingi Menase Taime, Ketua Forum Peduli Kemanusiaan, Jhon Maurits Suebu, Sekretaris Forum Peduli Kemanusiaan, Jackob Fiobetauw, Ketua Peradilan Adat Suku Sentani Kabupaten Jayapura, Jhon Suebu, Ondoafi Ifale, Wakil Ketua GKI Klasis Sentani Piter Yom, SE, Harly Ohee, Ondoafi Heram, Septinus Ibo, Ondoafi Atamali dan Jhon Tukayo, Kepala Suku Heram Ayapo di Abepura, Selasa, 4 Januari 2022. (bat)
