JAYAPURA, Papuaterkini.com – Anggota Komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge, ST tampaknya tak sependapat dengan rencana pemekaran provinsi atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua.
Emus Gwijangge justru meminta pemerintah pusat untuk membuka dialog Papua dengan Jakarta untuk menyelesaikan masalah Papua terlebih dahulu.
“Sebagai wakil rakyat di Komisi I DPR Papua, saya menilai bahwa pemekaran itu bukan solusi kepada rakyat Papua. Tapi bagaimana pemerintah pusat melakukan dialog antara Papua dan Jakarta dulu,” kata Emus Gwijangge kepada Papuaterkini.com, Sabtu, 5 Februari 2022.
Dialog Papua dan Jakarta itu, ujar Emus Gwijangge, sangat penting untuk menyelesaikan semua masalah di Tanah Papua, termasuk meluruskan sejarah Papua, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM). Jika selesai masalah itu, baru membicarakan masalah pemekaran di Tanah Papua.
“Jika masalah Papua belum selesai, maka kami menilai belum saatnya untuk dilakukan pemekaran, karena didalam 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua itu, sebaiknya ada yang dileburkan, karena pemerintahan tidak efektif berjalan,” ujarnya.
Untuk itu, Emus Gwijangge menyarankan kepada pemerintah dan DPR RI untuk tidak melakukan pemekaran atau pembentukan DOB di Tanah Papua, lantaran belum relevan saat ini.
“Perlu dipikirkan secara luas dan secara baik untuk Papua, karena Papua belum selesai permasalahan. Maka pemekaran dan uang, tidak menjadi jaminan, namun bisa menjadi masalah dan ada hal hal lain yang bisa mengganggu stabilitas keamanan,” tandasnya.
Apalagi, Emus Gwijangge menegaskan bahwa rakyat Papua menolak keras adanya pemekaran, sehingga ia meminta Presiden RI untuk memikirkan hal lain.
“Saya mewakili rakyat Papua, beberapa titik kami turun dalam reses bahwa mereka tidak terima soal pemekaran. Mereka mau dialog Papua dengan Jakarta, mungkin difasilitasi pihak ketiga seperti Aceh dengan melahirkan Perjanjian Helsinsky. Itu yang rakyat Papua mau,” katanya.
Menurutnya, dialog antara Papua dengan Jakarta sangat penting untuk menyelesaikan masalah Papua, sehingga tidak berlarut-larut dari generasi ke generasi, dari presiden ke presiden.
Bahkan, Emus Gwijangge berharap sebelum Presiden Jokowi berakhir masa jabatannya, agar dialog Papua dan Jakarta itu segera digelar untuk meluruskan sejarah Papua, agar generasi ke generasi Papua bisa mengetahui.
“Jangan sampai terus jadi masalah antara Papua dan Jakarta, kemudian ada pihak ketiga yang masuk untuk mengacaukan lagi. Jadi, dialog dulu untuk menyelesaikan masalah Papua, baru bicara pemekaran,” ujarnya.
“Saya sarankan kepada Presiden, Wakil Presiden dan Panglima TNI untuk berpikir secara negarawan untuk berpikir secara luas mempertahankan Negara ini. Jangan sampai suatu saat jadi bom waktu,” pungkasnya.(bat)
