MERAUKE, Papuaterkini,com – Sejumlah petani di Kabupaten Merauke mengeluhkan kelangkaan pupuk kepada Anggota Komis IV DPR RI, H Sulaiman L Hamzah ketika melakukan kegiatan reses, Senin, 28 Februari 2022.
Mereka mengeluhkan pupuk yang penyalurannya selalu terlambat kepada petani yang ada di wilayah selatan Papua ini.
Kata para petani ini, kelangkaan pupuk bukan persoalan baru di kalangan petani Merauke. Ketersediaan penyubur tanaman ini, kerap dikeluhkan setiap tahun, karena jatahnya kurang.
Salah seorang petani di Kampung Waninggap Miraf, Distrik Tanah Miring, Frans mengungkapkan, pupuk yang dsalurkan pemerintah sangat terlambat, bahkan kuotanya tidak cukup.
“Tiap tahun masalah yang kami hadapi itu terkait pupuk yang selalu kurang, lalu juga selalu terlambat dibagikan,” katanya Frans, Senin, 28 Februari 2022.
Ia meminta agar pemerintah, terutama instansi teknis mengatasi persoalan dimaksud, sehingga produktivitas tanaman padi bisa lebih baik.
Hal senada diungkapkan Sumardino, petani dari Kampung Yabamaru, Distrik Tanah Miring. “Pupuk itu bukannya ditambah, malah sekarang berkurang,” ujar Sumardino.
Ia mengatakan, pupuk disalurkan pemerintah ketika padi sudah berusia 2-3 bulan. Seharusnya, pemupukan sudah harus dilakukan dua kali sebelum padi berusia sebulan.
“Padi sudah tinggi, pupuk baru datang. Itu pun dua sak, mana cukup. Bagaimana hasil bisa baik kalau telat, dan kuotanya kurang,” ujarnya.
Selain pupuk, obat-obatan seperti pestisida juga menjadi persoalan di tingkat petani. Pestisida sangat dibutuhkan, terutama saat padi diserang hama.
“Bicara pupuk itu sudah biasa, sudah sering disampaikan. Tapi yang belum pernah disampaikan oleh petani saya itu pestisida, obat-obatan,” kata petugas PPL Tanah Miring, Sugiyanto.
Sugiyanto mengungkapkan, pestisida dulunya disubsidi oleh pemerintah, namun kini tidak lagi. Petani harus membeli obat hama tersebut secara mandiri.
“Sekali beli pestisida, mereka keluarkan uang Rp500 ribu. Pas terserang hama, baik kalau dia punya uang, tapi kalau tidak?” katanya.
Ia menambahkan, ada bantuan pestisida dari Dinas Pertanian setempat, tapi jumlahnya tidak cukup dengan kebutuhan yang diperlukan.
“Kita tentu harapkan pemerintah membantu petani dengan kembali memberikan subsidi obat hama,” imbuhnya.
Menaggapi keluhan tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, H Sulaiman Hamzah mengatakan bahwa hal ini bukan hanya terjadi di Papua saja.
“Di Jawa Timur juga sama, bahkan hal ini sudah diketahui oleh Presiden dan Pak Presiden juga marah ke kementerian terkait,” katanya.
Meski begitu, pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPW Partai Nasdem Papua ini mengatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk mendorong kepada instansi terkait agar pupuk tidak lagi sulit untuk didapatkan oleh para Petani. (ar)
