JAYAPURA, Papuaterkini.com – Berbagai permasalahan di Papua, hingga kini belum terselesaikan. Namun, muncul lagi masalah baru, terakhir masalah pro kontra terkait dengan pemekaran atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).
Padahal, rencana pembentukan DOB di Papua itu, kini tengah memakan korban jiwa dan luka – luka yang dialami oleh rakyat Papua.
Untuk itu, Tokoh Adat Kabupaten Intan Jaya, Yulius Miagoni meminta pemerintah membuka ruang dialog untuk mengakomodir semua kepentingan guna meredam konflik di Tanah Papua.
“Pemerintah harus segera membuka ruang dialog bagi semua elemen di Papua, untuk mencari solusi penyelesaian masalah Papua, termasuk masalah pelanggaran HAM, Blok Wabu dan pemekaran serta lainnya,” kata Julianus Miagoni di Jayapura, Selasa, 22 Maret 2022.
Apalagi, kata Yulius Miagoni, di Intan Jaya, khususnya dan Meepago umumnya serta di Tanah Papua ini, menghadapi masalah ini bertubi – tubi, mulai dari akar masalah pelanggaran HAM, konflik bersenjata, Suku Moni yang diabaikan diatas tambang Freeport, pembunuhan terhadap tokoh gereja, rencana ekploitasi Blok Wabu dan lainnya.
Namun, lanjut, Yulius Miagoni, masalah pro kontra pemekaran atau pembentukan DOB, bahkan soal penentuan ibu kota provinsi Papua Tengah antara Nabire dan Mimika.
Yulius Miagoni mengingatkan kejadian perang suku besar-besaran yang mengakibatkan banyak korban nyawa akibat pemekaran Provinsi Irian Jaya Tengah di Timika.
“Ini potensi masalah yang besar. Dulu di Timika terjadi korban banyak. Nah, sekarang 6 bupati mau di Nabire. Nah, pusat seperti telah bekerjasama dengan Bupati Mimika. Ini sadar atau tidak, seolah – plah kita tengah diadudomba yang ujungnya akan mengorbankan rakyat,” ujarnya.
Untuk itu, Yulius Miagoni meminta pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan DPR RI untuk bersabar terlebih dahulu untuk merencanakan pemekaran ini, lantaran masih banyak masalah belum terselesaikan di Papua.
Yulius Miagoni mengatakan, jika pemerintah pusat memaksakan pemekaran daerah, maka sama saja memekarkan kekerasan di Papua.
“Apalagi, sumber daya manusia (SDM) belum siap. Provinsi mau masuk, siapa yang akan kerja? Belum lagi Blok Wabu masuk, siapa yang akan kerja?,” tandas Anggota DPR Papua dari Jalur Pengangkatan Wilayah Adat Meepago ini.
Untuk itu, Yulius Miagoni meminta kepada pimpinan DPR Papua, MRP dan Gubernur Papua untuk membuka ruang atau forum dialog bagi rakyat Papua. (bat)
