JAYAPURA, Papuaterkini.com – Utusan Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia melakukan kunjungan resmi ke Provinsi Papua, Rabu, 9 Maret 2022.
Salah satunya, mengunjungi DPR Papua yang ditemui langsung oleh Wakil Ketua I DPR Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH didampingi Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH, Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa, Ketua Poksus DPR Papua, Jhon NR Gobai, Anggota DPR Papua, Yakoba Lokbere dan Arnold Walilo.
Utusan Kedubes Inggris itu, diantaranya Amanda McLoughlin OBE, Development Director British Embassy Jakarta, didampingi Nicholas Faulkner, Second Secretary of Political Affair dan Ria Mariamah, Policy Senior Programme Manager of Climate Cange Unit dan Avicah Nababan, Asisstent Political Officer.
Usai pertemuan, Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda mengungkapkan, utusan Kedubes Inggris itu ingin mendengarkan perkembangan situasi di Papua, baik itu tentang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi.
“Mereka juga menanyakan respon tentang pemekaran dan pelaksanaan Otsus. Kami DPR Papua menjelaskan kondiri riil di Papua apa adanya, karena kita tidak bisa menyampaikan hal-hal yang dianggap bagus semua, sehingga kami sampaikan kondisi apa adanya yang dialami rakyat Papua,” kata Yunus Wonda.
Untuk itu, kata Yunus Wonda, dihadapan utusan Kedubes Inggris itu, pihaknya menjelaskan kondisi riil yang dihadapi rakyat Papua, termasuk soal keamanan dan lainnya.
“Mereka menanyakan tantangan ketika terjadi pemekaran. Kami menjelaskan semua, sehingga mereka ada gambaran, tidak melihat Papua semua baik-baiknya saja, tidak bisa seperti itu sehingga kami jelaskan secara riil kepada mereka,” ujarnya.
Bahkan, lanjut Yunus Wonda, selama ini pihaknya mendorong ke pusat, namun pusat tidak mendengarkan DPR Papua dan lembaga lain untuk terus bersuara apa yang dialami rakyat Papua.
“Mereka menanyakan soal Otsus dan pemekaran apakah melalui mekanisme yang resmi, persetujuan rakyat seperti apa. Ya, kami sampaikan bahwa sebagian besar rakyat Papua menolak pemekaran,” jelasnya.
Yunus Wonda menjelaskan alasan rakyat Papua menolak pemekaran, lantaran dampak-dampak yang akan terjadi dan dialami rakyat Papua, dimana orang Papua akan mengalami persoalan besar, termasuk orang Papua merasa tidak nyaman hari ini.
Apalagi, lanjut Yunus Wonda, aspirasi yang masuk ke DPR Papua, sebagian besar rakyat Papua menolak pemekaran daerah tersebut.
Yang jelas, dalam pertemuan dengan utusan Kedubes Inggris itu, DPR Papua tidak menutupi kondisi riil yang dialami rakyat Papua.
“Kami tidak menutupi diri dan kami tidak takut menyampaikan kebenaran tentang persoalan Papua. Kami sampaikan kepada anggota DPR Papua, tidak boleh takut. Apapun kondisi yang dialami rakyat Papua, ya kami sampaikan apa adanya, nyawa sekalipun sebagai konsekuensi kami dipilih di lembaga ini, untuk menyampaikan kebenaran,” imbuhnya. (bat)
