JAYAPURA, Papuaterkini.com – Gubernur Papua, Lukas Enembe telah menyurat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI untuk Penghentian Sementara Proses WIUPK Blok Wabu pada 18 Februari 2022.
Dalam surat itu, Gubernur menyampaikan jika Pemprov Papua membutuhkan adanya investasi pertambangan untuk mempercepat pembangunan daerah, kegiatan pertambangan bersifat padat modal, padat teknologi dan beresiko tinggi (gambling).
Untuk itu, diperlukan kepastian hukum dan faktor keamanan yang kondusif sehingga dapat mengembangkan kegiatan pertambangan secara baik dan benar.
Berkenaan dengan itu, Gubernur menyampaikan bahwa kondisi keamanan yang terjadi di wilayah Blok Wabu atau Kabupaten Intan Jaya hingga saat ini belum kondusif, maka Pemprov Papua meminta Menteri ESDM RI agar menghentikan sementara proses administrasi WIUPK Blok Wabu hingga terciptanya situasi keamanan bagi masyarakat setempat.
“Pemerintah Provinsi Papua akan berkoordinasi kembali setelah kondisi keamanan membaik,” kata Gubernur Enembe dalam surat itu.
Surat Gubernur Lukas Enembe yang meminta Menteri ESDM RI untuk menghentikan sementara proses administrasi WIUPK Blok Wabu itu, kini tengah viral.
Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe yang telah merespon baik tuntutan masyarakat Kabupaten Intan Jaya yang menolak eksploitasi Blok Wabu di Intan Jaya, Papua.
“Sebagai anggota DPR saya mengucapkan terimakasih kepada bapak Gubernur atas respon baik terhadap aspirasi yang masuk ke DPR Papua atas tuntutan masyarakat Papua lebih khusus masyarakat Intan Jaya atas penolakan Exploitasi Blok B Wabu di Intan Jaya Papua,” kata Laurenzus Kadepa, Senin, 29 Maret 2022.
Kadepa menilai jika respon Gubernur Papua terhadap aspirasi rakyat Intan Jaya itu, adalah sikap yang patut dipuji. Bahkan, politisi Partai Nasdem ini, sangat salut atas sikap itu.
“Ini sikap yang patut dipuji dan saya salut dan saya harap kepada pemerintah pusat dan investor agar menghargai aspirasi masyarakat Intan Jaya papua dan jangan dipaksakan,” ujarnya.
Dengan momentum ini, lanjut Kadepa, pemerintah juga bisa mengevaluasi pengiriman pasukan dalam jumlah yang banyak ke Intan Jaya dan sekitarnya yang telah mengakibatkan warga / penduduk lokal mengungsi ke mana – mana.
“Mari benahi bersama mewujudkan Intan Jaya yang maju tanpa kekerasan,” tandasnya.
Kadepa mengakui jika setelah aspirasi masyarakat Intan Jaya masuk Komisi I DPR Papua, pihaknya telah mengundang bebearapa pihak sebagai mitra seperti Sekda dan kepala ESDM Provinsi Papua untuk membicarakan jalan keluar dari aspirasi yang masuk.
“Kami telah menindaklanjuti aspirasi rakyat Intan Jaya terkait penolakan Blok Wabu beberapa waktu lalu. Dan sudah seperti itu saat ini,” imbuhnya. (bat)
