DPR Papua Resmi Bentuk Pansus Blok Wabu

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE.
banner 120x600
banner 468x60

JAYAPURA, Papuaterkini.com – DPR Papua secara resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya. Pembentukan Pansus Blok Wabu DPR Papua ini, dari hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR Papua yang digelar di ruang rapat Bamus DPR Papua, Jumat, 8 April 2022.

“Dalam rapat Bamus tadi, juga telah diputuskan membentuk Pansus Blok Wabu DPR Papua, sebagai janji saya kepada masyarakat waktu demo di Lingkaran Abepura, salah satu tuntutannya adalah Blok Wabu dan kami DPR Papua membentuk Pansus dan telah kami sahkan pembentukan Pansus itu,” kata Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw di ruang kerjanya.

Jhony berharap setelah anggota DPR Papua melakukan kegiatan reses yang akan dimulai 12 April 2022 dan libur panjang lebaran, Pansus BloK Wabu DPR Papua akan mulai bekerja.

Soal komposisi pimpinan dan anggota Pansus Blok Wabu, Jhony mengatakan jika tentu saja nanti akan ada utusan dari setiap fraksi yang ada di DPR Papua untuk duduk dalam Pansus Blok Wabu itu.

“Setiap fraksi akan mengusulkan dulu, baru memilih ketua, wakil ketua dan sekretaris. Yang jelas, Pansusnya sudah kita sahkan. Tinggal menunggu fraksi – fraksi mengirim utusan, karena memang fraksi mengutus perwakilannya duduk dalam Pansus,” ujarnya.

Yang jelas, lanjut Politisi Partai NasDem ini, pembentukan Pansus Blok Wabu ini merupakan tindaklanjut dari aspirasi berbagai elemen di Kabupaten Intan Jaya yang menolak keras terhadap rencana penambangan di Blok Wabu.

“Salah satu tuntutan masyarakat yang kuat saat demo bahwa itu akan mengeksploitasi Blok Wabu, bahkan juga ada pernyataan bahwa dengan ada Blok Wabu akan ada banyak mobilisasi aparat keamanan di sana,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, ada juga informasi bahwa ijin dari Provinsi Papua untuk Blok Wabu sudah keluar.

“Informasi yang kami dapat, masyarakat tidak tahu bahwa tanahnya sudah mendapatkan ijin untuk pertambangan. Nah, masyarakat pemilik hak ulayat itu yang punya tanah, harus kita diberikan kesempatan bagi mereka. Bahkan, bila perlu mereka mendapatkan bagian saham dalam perusahaan itu,” ujarnya.

Bahkan, ujar Jhony, rencana kehadiran penambangan di Blok Wabu Kabupaten Intan Jaya itu membuat masyarakat merasa tidak nyaman.

“Maka urgensinya, kita bentuk Pansus, sehingga semua informasi ini kita bisa mengecek dengan baik, mengawal apa yang menjadi kepentingan masyarakat Intan Jaya,” imbuhnya.

Sekadar diketahui, baru – baru ini, sejumlah elemen masyarakat Intan Jaya menolak dengan keras rencana penambangan di Blok Wabu. Bahkan, mereka menyampaikan aspirasi itu langsung ke Komisi VII DPR RI dan meminta agar ijin penambangan Blok Wabu itu segera dicabut. (bat)

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *