JAYAPURA, Papuaterkini.com – Guna melakukan pengawasan realisasi penggunaan anggarandalam APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022, maka Komisi III DPRP (Membidangi Keuangan dan Aset) yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Papua Benyamin Arisoy, SE, MSi dan Wakil Ketua Komisi III DPRP Kusmanto, SH, MH melakukan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Provinsi Papua di Kota Jayapura, kemarin.
“Kami Komisi III DPR Papua lakukan kunjungan kerja ke BLKI untuk melakakukan pengawasan penggunaan anggaran,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Papua, Kusmanto.
Dari kunjungan kerja itu, kata Kusmanto, Komisi III DPR Papua menemukan sejumlah persoalan mendasar yang menyebabkan BLKI Papua tidak maksimal melaksanakan program pelatihan dalam rangka menyiapan SDM Papua yang memilik skil, keahlian dan siap bekerja.
“Salah satu kendala utama BLKI adalah kurangnya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Papua,sehingga BLKI tidak bisa maksimal melaksanakan program kerjanya. Padahal, keberadaan BLKI sangat strategis untuk menyiapkan tenaga – tenaga kerja trampil dan handal, terutama dari anak anak muda Papua yang belum memiliki pekerjaan,” ujarnya.
Selain masalah keterbatasan anggaran, munurut Politisi PKS Papua ini, Komisi III DPR Papua juga menemukan banyak fasilitas pendukung pelaksanaan program pelatihan BLKI seperti gedung bengkel dan peralatan sudah rusak, bahkan minimnya sarana pelatihan bagi peningkatan SDM Tenaga Instruktur.
“Kami juga temukan ada banyak bangunan gedung bengkel dan peralatan yg rusak dan sudah ketinggalan perkembangan hingga kurangnya kegiatan pelatihan kepada para instruktur untuk update perkembangan dan teknologi, karena tidak tersedianya anggaran untuk program peningkatan SDM Tenaga Instruktur,” ungkapnya.
Dikatakan, Komisi III DPR Papua minta kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk memberikan perhatian serius kepada keberadaan UPTD BLKI Papua sebagai salah satu sarana prasarana tempat pelatihan bagi generasi muda Papua yang memiliki ketrampilan, skil dan siap kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Papua.
“Intinya Pemprov Papua perlu memperhatikan UPTD BLKI Papua, baik dukungan anggaran, revitalisasi fasilitas pendukung seperti gedung bengkel, pengadaan peralatan yang baru hingga peningkatan SDM instruktur, dengan harapan kedepan BLKI Papua lebih maju dan modern, sehingga mampu menyiapkan generasi muda Papua yang mempunyai ketrampilan, skil dan keahlian diberbagai bidang dan tentunya siap masuk dunia kèrja sehingga mengurangi angka penganguran di Papua,” katanya.
Selain itu juga, kata Kusmanto, Komisi III DPR Papua juga akan memasukan sejumlah temuan ini sebagai Pokok Pikiran Dewan dan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja guna mencari solusi memajukan BLKI Papua.
“Tentu hasil kunjungan kerja kami ini, akan kami laporkan dan presentasikan kepada pimpinan dewan untuk dapat menjadi prioritas pokir DPR Papua. Selain itu, jika dimungkinkan Komisi III juga akan melakukan audiensi ke Kementerian Tenaga Kerja untuk mencari dukungan guna BLKI Papua yang maju dan modern tentunya,” imbuhnya.
Sekedar diketahui, Anggota Komisi III DPRP yang turut serta dalam kunjungan kerja tersebut antara lain Jimmy Binaluk, Yanni, SH, Kristhina RI Luluporo Mano, Yosia Busup dan H. Junaidi Rahim. (humas/bat)
