JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua Harian PB PON XX Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH mengakui jika masih ada hutang pada pihak ketiga yang belum terselesaikan hingga saat ini. Hanya saja, PB PON XX Papua tengah menunggu proses pencairan dana APBN tahap II sebesar Rp 700 miliar dari total anggaran sebesar Rp 1,3 triliun untuk membayar hutang pihak ketiga tersebut.
“Memang masih ada hutang yang belum dibayar, namun sebagian besar adalah dari dana APBN. Dimana dana konsumsi baik untuk klaster Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika dan Merauke itu semua anggaran APBN. Itu konsumsi memang semua belum dibayarkan. Sebagian kami talangi dari APBD Papua,” kata Yunus Wonda, Jumat, 8 April 2022.
Selain konsumsi, juga masih ada hutang atau sebagian belum dibayarkan untuk bidang akomodasi karena menggunakan dana APBN, termasuk bidang transportasi belum dibayarkan, bidang pertandingan ada sebagian juga menjadi tanggungjawab APBN.
“Itu juga belum bisa dibayarkan karena anggarannya sedang diproses. Memang mekanisme anggaran APBN itu masih diproses, kami tahu persis mekanisme di pemerintah. Masalah kapan dibayarkan, ini persoalan waktu saja,” jelasnya.
Sebab, lanjut Yunus Wonda, sumber dana APBN sebesar Rp 615 miliar yang telah dicairkan itu, PB PON XX Papua harus melaporkan atau mempertanggungjawabkan terlebih dulu dan itu sudah selesai semua.
Bahkan, BPK RI, BPKP RI sudah selesai melakukan audit, termasuk Inspektorat Kemenpora sudah selesai, sehingga tahap I sudah dicairkan dan selesai.
Diakui, saat sekarang sudah menyurat ke Menteri Keuangan untuk membayar tahap II sebesar Rp 700 miliar. Karena tahap I sudah clear pertanggungjawabannya dan penggunaan sudah tepat.
“Untuk dana APBN tahap II ini, sekarang saya sedang berada di Jakarta untuk mengurusnya. Sekarang proses pencairan dari Kementerian Keuangan ke Kemenpora dan dari Kemenpora ke PB PON Papua. Untuk tahap II, semua dokumen sudah diserahkan dan sekarang kita hanya tunggu tinggal dana turun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, dana akan turun, kita akan bayar hutang pihak ketiga yang belum dibayar,” paparnya.
Yunus menegaskan bahwa PB PON XX Papua tidak bekerja sendirian, namun PB PON XX Papua didampingi oleh Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat dan lainnya. Bahkan, mereka terus mengawal PB PON Papua hingga saat ini.
“Jadi, untuk pembayaran kepada pihak ketiga ini, tentu tidak bisa dibayar langsung, tetapi mereka akan melakukan verifikasi terlebih dahulu, setelah itu baru dibayarkan,” jelasnya.
Untuk itu, Yunus Wonda megImbau kepada pihak ketiga untuk bersabar, karena masih dalam proses pencairan dana dari APBN tersebut.
“Jadi, pada intinya semua sudah, kami tinggal tunggu surat Menteri Keuangan ke Kemepora, kemudian di PB PON Papua. Jadi, dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan sudah dibayarkan tahap II,” ujarnya.
Yunus Wonda mengungkapkan jika sesuai master plan yang dibuat Pemprov Papua bersama PB PON XX Papua, anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan PON XX Papua itu diusulkan sebesar Rp 4,3 triliun, namun yang terealisasi dari hibah APBD Provinsi Papua hanya Rp 1,7 triliun.
Sedangkan, dana dari APBN yang diusulkan dari Rp 1,6 triliun, namun yang turun hanya Rp 1,3 triliun dan itupun baru cair Rp 615 miliar, masih ada sekitar Rp 700 miliar yang belum cair hingga saat ini.
Secara rinci, Yunus menjelaskan dana hibah dari APBD Provinsi Papua yang diberikan kepada PB PON XX Papua dimulai sejak tahun 2016 – 2021 hingga totalnya mencapai Rp 1,789 triliun.
Perinciannya, pada tahun 2016 I pertama sebesar Rp 10 miliar dan tahap II Rp 5 miliar. Tahun 2017 sebesar Rp 10 miliar. Tahun 2018 tahap I Rp 9 miliar dan tahap II Rp 1 miliar.
Tahun 2019 tahap I sebesar Rp 10 miliar, tahap II Rp 10 miliar dan tahap III Rp 150 miliar. Tahun 2020 tahap I Rp 1,213 triliun dan tahap II Rp 371 miliar. Totalnya Rp 1,789 triliun.
Dikatakan, dana dari pemerintah pusat atau APBN itu, PB PON XX Papua mengusulkan Rp 1,6 triliun, namun realisasinya Rp 1,3 triliun. Dari Rp 1,3 triliun itu, realisasinya tahap pertama yang sudah dicairkan Rp 615 miliar, sehingga ada sekitar Rp 700 miliar yang belum cair.
“Jadi, kami menyusun semua kebutuhan kami sesuai master plan, tetapi dalam pelaksanaannya, namun tidak sampai Rp 4,3 triliu, sehingga PB PON XXI Papua memaksimalkan anggaran yang diberikan Pemprov Papua sebesar Rp 1,7 triliun saja sampai penyelenggaraan PON. Sebab, kami tidak bisa beralasan hanya gara – gara uang, PON Papua tidak bisa berjalan,” paparnya.
Bahkan, imbuh Yunus Wonda, anggaran APBN cair ketika PON sudah dilaksanakan. PON sudah berjalan hampir 1 minggu, sehingga PB PON Papua memaksimalkan Rp 1,7 triliun untuk belanja termasuk perlengkapan dan lainnya. (bat)
