banner 728x250

Pertama di Papua, BPKAD Kabupaten Jayapura Sosialisasi Penyusunan RKBMD

Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura, Subhan foto bersama peserta sosialisasi.
banner 120x600
banner 468x60

SENTANI, Papuaterkini.com – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura menggelar sosialisasi Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2023.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura Joko Sunaryo, SIP, MSi.

banner 325x300

Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura, Subhan mengatakan, kegiatan ini ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman perangkat daerah (PD) terhadap pentingnya penyusunan RKBMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Apalagi, kata Subhan, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  RI nomor 19 tahun 2016 t tentang pedoman pengelolaan barang milik pemerintah daerah.

“Peserta sosialisasi hari ini memang agak kurang, padahal acara ini penting sekali untuk diketahui. Karena ini menyangkut harta kekayaan daerah atau aset daerah dimana telah diamanatkan dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan barang milik pemerintah daerah. Di dalamnya itu jenis kegiatan pengelolaannya itu melalui rencana kebutuhan barang milik daerah. Ini yang belum kita sosialisasikan,” kata Subhan.

Dikatakan, produk hukum ini harus disosialisasikan kepada perangkat daerah, sehingga diharapkan akan terbentuk standar yang sama dalam proses penyusunan RKBMD, baik dari sisi format penyajiannya, ketepatan waktu penyusunan dan penetapannya yang semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Untuk sosialisasi penyusunan RKBMD di Provinsi Papua ini, kita di Kabupaten Jayapura yang pertama kali menerapkannya. Kalau di Pulau Jawa itu baru DKI Jakarta dan Jawa Barat yang sudah menerapkannya. Ini seharusnya sudah kita lakukan di tahun 2021, tapi baru dilakukan tahun ini karena mengingat masih adanya pandemi Covid-19,” jelasnya.

Subhan berharap peserta mampu melaksanakan tahapan penyusunan dan penelaahan RKBMD. Dengan begitu, penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah atau RKBMD akan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan ketersediaan barang milik daerah yang ada. (irf)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.