JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ribuan pegawai pendukung bidang konsumsi pelaksanaan PON XX Papua Oktober 2021 tahun lalu, hingga kini belum mendapatkan sisa honor atau pembayaran dari Panitia Besar PON dan Kemenpora RI.
Para pegawai pendukung bidang konsumsi yang terdiri dari sopir angkutan catering, pedagang sembako, pegawai catering dan lainnya, baru menerima pembayaran 20 persen. Para pegawai pendukung tersebut, tergabung dalam 24 vendor atau pihak ketiga yang diminta untuk mensukseskan gelaran PON XX Papua yang di klaim tersukses tersebut.
Salah satunya Anto (40), sopir mobil box bersama 40 sopir lainnya disewa untuk membawa makanan catering para atlet, official, panitia dan makanan para pejabat selama penyelenggaraan PON mengeluhkan belum dibayar honornya.
“Kami dan mobil teman – teman kami dibawa ke Papua, karena dijanjikan bayaran sesuai MoU dengan vendor, tapi nyatanya sampai saat ini belum dibayar juga,” katanya.
Padahal, selama di Papua, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Anto mengaku terpaksa meminjam uang terlebih dahulu ke pada tetangganya dan berharap selesai dari PON Papua bisa membayarnya, namun pinjaman ke tetangganya belum bisa dibayar juga, karena uang pelunasan dari PB PON Papua belum dibayar.
Anto dan 40 sopir lainnya merupakan sopir jasa angkutan harian yang sehari- harinya mangkal di Pasar Pagi Jakarta Barat.
Sementara itu, perwakilan dari 24 Vendor, Boby menjelaskan PB PON Papua, dalam hal ini Gubernur Papua dan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, sampai saat ini baru membayarkan kewajibannya sebesar 20 persen dan 80 persen belum dibayarkan.
Boby mengakui PB PON Papua pernah berjanji akan melunasi sisa pembayaran paling lambat bulan Desember 2021 lalu, namun tidak ada realisasinya sampai sekarang.
“Sudah enam bulan kami menunggu, namun sampai saat ini sisa pembayaran sebesar Rp 50 miliar belum kami diterima,” ungkapnya.
Boby mengatakan, dari 24 vendor bidang konsumsi yang dipekerjakan, merupakan masyarakat biasa yang dipekerjaan selama PON di Bumi Cenderawasih.
“Ada sopir, penjual sembako yang barang dagangan dibeli dan belum dibayar, penjual buah, pegawai catering dan lainnya semuanya berharap agar pemerintah segera membayarnya,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Harian PB PON XX Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH mengakui jika masih ada hutang pada pihak ketiga yang belum terselesaikan hingga saat ini. Hanya saja, PB PON XX Papua tengah menunggu proses pencairan dana APBN tahap II sebesar Rp 700 miliar dari total anggaran sebesar Rp 1,3 triliun untuk membayar hutang pihak ketiga tersebut.
“Memang masih ada hutang yang belum dibayar, namun sebagian besar adalah dari dana APBN. Dimana dana konsumsi baik untuk klaster Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika dan Merauke itu semua anggaran APBN. Itu konsumsi memang semua belum dibayarkan. Sebagian kami talangi dari APBD Papua,” ungkap Yunus Wonda, Jumat, 8 April 2022 lalu.
Selain konsumsi, juga masih ada hutang atau sebagian belum dibayarkan untuk bidang akomodasi karena menggunakan dana APBN, termasuk bidang transportasi belum dibayarkan, bidang pertandingan ada sebagian juga menjadi tanggungjawab APBN, lantaran saat ini masih diproses.
Yunus mengimbau kepada pihak ketiga untuk bersabar lantaran saat ini anggaran APBN tersebut tengah dalam proses untuk pencairan. “Jadi, pada intinya semua sudah, kami tinggal tunggu surat Menteri Keuangan ke Kemepora, kemudian di PB PON Papua. Jadi, dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan sudah dibayarkan tahap II,” imbuhnya. (bat)
