JAYAPURA, Papuaterkini.com – Cagar Budaya dan Taman Budaya yang berada di Expo Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura dibawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua tak terkelola dengan maksimal, lantaran terkendala anggaran yang minim.
Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi II DPR Papua bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua yang berlangsung di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura, Senin, 23 Mei 2022.
Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH mengatakan, jika rapat kerja bersama mitra OPD itu, guna mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan oleh setiap OPD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua tahun anggaran 2021.
“Setelah kami melihat materi LKPJ yang sudah diserahkan kepada kami, kegiatan dan realisasi anggaran ada yang sudah 100 persen, namun ada juga yang belum,” kata Mega Nikijuluw usai rapat.
Dijelaskan, untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, dalam rapat ini hampir sebagian besar jawabannya bahwa program kerjanya sudah mencapai 100 persen. Namun, kenyataan riil di lapangan masih banyak keluhan dan permasalahan.
“Salah satunya, Cagar Budaya dan Taman Budaya Expo Waena, mereka tidak bisa mengelolanya dengan maksimal, karena terbentur dengan dana yang sangat minim. Itu yang menjadi permasalahan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua,” jelas Politisi PDI Perjuangan ini.
Padahal, lanjut Mega, Papua ini cukup unik dimana ada banyak suku, sehingga ia berharap Taman Budaya yang ada di Expo Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura itu, diberikan perhatian serius. Misalnya, dengan dilakukan renovasi dengan baik, sehingga seni budaya dari berbagai suku yang ada dapat dipusatkan ditempat tersebut.
“Jika ada wisatawan yang datang, mereka bisa melihat seni budaya dari masing-masing suku yang ada di Papua ditempat tersebut,” ujarnya.
Dikatakan, dengan banyaknya wisatawan yang datang, tentu bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi Papua. Untuk itu, Komisi II DPR Papua berharap kegiatan yang belum terealisasi, namun ada dalam programnya tahun 2021, anggarannya bisa dimasukan di APBD perubahan tahun 2022 sehingga program-program prioritas yang memang ada dinas ini bisa berjalan dengan baik.
Sedangkan, untuk Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Komisi II DPR Papua menekankan untuk memberikan perhatian serius rumah produksi, salah satunya rumah produksi buah merah yang ada di Kabupaten Mimika.
“Pada tahun 2021 sudah dibangun, namun pekerjaan sudah limit sehingga dana harus dikembalikan ke pemerintah. Kami berharap di tahun 2022 ini, bisa dikembalikan anggarannya di dalam APBD perubahan agar pembangunannya dianjutkan,” ujarnya.
Mega Nikijuluw menambahkan, banyak hal yang harus dibenahi oleh dinas terkait, sehingga apa yang diharapkan oleh Gubernur Papua dalam RPJMD tahun 2019 – 2023 dapat tercapai.
Sekadar diketahui, dalam rapat kerja ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Papua Mega MF Nikijuluw, didampingi Sekretaris Komisi II DPR Papua, Danton Giban dan Anggota Komisi II DPR Papua, Petrus Pigay, Siti Susanti dan Jhon NR Gobay. (bat)
