JAYAPURA, Papuaterkini.com – DPR Papua menemukan bahwa masih ada sejumlah program dan kegiatan Pemprov Papua pada tahun anggaran 2021, bahkan tahun sebelumnya, yang belum mencapai 100 persen alias belum tuntas dikerjakan.
“Dari hasil reses anggota DPR Papua ada yang menyampaikan bahwa ada beberapa kegiatan – kegiatan yang mereka temukan di lapangan, namun belum selesai 100 persen,” kata Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE usai Rapat Bersama Pimpinan Fraksi dan Komisi DPR Papua, Rabu, 18 Mei 2022.
“Bahkan, ada program atau kegiatan yang dilaksanakan tahun sebelumnya seperti tahun 2020, belum selesai 100 persen, namun anggaran sudah cair 100 persen. Nah, itu yang kami akan cek,” sambung Politisi Partai NasDem ini.
Untuk itu, kata Jhony, DPR Papua akan melihat kinerja itu dari sisi anggaran di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Papua tahun 2021.
“Kami akan melihat itu, apakah sesuai dengan yang ditemukan di lapangan atau tidak?,” tandasnya.
Dikatakan, setelah LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Papua itu diterima DPR Papua, maka semua anggota DPR Papua akan kembali ke daerah untuk melihat kegiatan – kegiatan dan program yang dikerjakan pada tahun anggaran 2021.
Hal itu, lanjut Jhony Banua Rouw, untuk memastikan bahwa apa yang dianggarkan, harus betul – betul dibangun dan bermanfaat untuk masyarakat.
“Bukan hanya dilihat dari fisiknya sudah selesai, namun tidak ada manfaatnya. Outcomenya lebih penting dibandingkan dengan output yang kita dapat,” ujarnya.
Dalam rapat bersama Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi DPR Papua itu, diakui Jhony Banua Rouw, membahas beberapa hal, salah satunya adalah terkait materi LKPJ Gubernur Papua tahun anggaran 2021 yang sudah diterima DPR Papua pada 28 April 2022.
Hanya saja, ujar Jhony Banua Rouw, lantaran DPR Papua melakukan kegiatan reses dan lanjut dengan libur bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah, sehingga tidak cukup waktu untuk membahasnya.
Jika ada beberapa komisi di DPR Papua melakukan rapat dengan mitra, namun ada mitra yang belum ada di tempat waktu itu.
“Bukan saja anggota dewan yang tidak ada ditempat, tapi juga mitra OPD karena selesai reses masuk liburan, sehingga kita sepakati untuk mulai membuka Sidang LKPJ Gubernur dan juga kemungkinan LHP BPK RI atas r, kita berharap bisa dilakukan pada Senin, 30 Mei 2022. Dua materi ini akan bersama – sama, setelah masuk kita buka paripurna dan kita akan melakukan pembahasan,” imbuhnya. (bat)
