SENTANI, Papuaterkini.com – Forum Komunikasi Lintas Kerukunan Nusantara (Forkom LKN) Papua mendukung penuh rencana Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI yang akan dihelat di Kabupaten Jayapura, pada bulan Oktober 2022.
Sekretaris Jenderal Forkom LKN Papua, Ir H Junaedi Rahim mengaku, pihaknya bersama BPD Forum SOPAN Kabupaten Jayapura telah diminta oleh Bupati Jayapura untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan KMAN VI di Bumi Kenambay Umbay itu.
“Kami sangat mendukung sepenuhnya pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara pada Oktober 2022,” kata Junaedi Rahim, akhir pekan kemarin.
Junaedi yang juga Ketua BPD KKSS Kota Jayapura ini menyatakan siap berpartisipasi secara aktif dalam menyukseskan KMAN VI itu.
“Kami juga sudah pernah bertemu pak Bupati dan langsung nyatakan siap mendukung, serta siap diberi arahan saat pelaksanaan kongres tersebut,” ujarnya,
Bahkan, Junaedi Rahim yang juga Anggota DPR Papua ini, Forkom LKN Papua siap mengkoordinir seluruh paguyuban yang ada di Provinsi Papua guna sukseskan pelaksanaan KMAN VI 2022.
“Kami akan mengkoordinir seluruh paguyuban mulai dari Aceh sampai Papua, untuk ikut mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kongres masyarakat adat Nusantara ke-6 di Kabupaten Jayapura,” ujar politisi Partai Berkarya Papua ini.
Sebelumnya, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengajak Forum Komunikasi Lintas Kerukunan Nusantara (Forkom LKN) Papua dan Forum Solidaritas Paguyuban Nusantara (SOPAN) Kabupaten Jayapura, untuk mendukung dengan cara menyuarakan dan menyukseskan pelaksanaan KMAN VI di Kabupaten Jayapura, Oktober 2022.
“KMAN ini bukan agendanya pemerintah, tetapi agendanya masyarakat adat. Oleh karena itu, mari paguyuban-paguyuban yang ada di Forum LKN Papua dan juga Forum SOPAN Kabupaten Jayapura, bersama-sama mensukseskan kegiatan itu,” pinta Bupati Mathius Awoitauw.
“Kegiatan yang direncanakan 24 – 29 Oktober 2022 itu, akan menghadirkan seluruh masyarakat adat yang ada di Indonesia dan jumlahnya mencapai ribuan peserta. Mereka ini akan tinggal di rumah-rumah masyarakat adat,” imbuhnya. (irf)
