Ketua Koordinator HPN Wilayah Indonesia Timur, H, Kumar S,Ag, SH. MH (tengah)
JAYAPURA,papuaterkini.com– pasca Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI) mengesahkan kepengurusan Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Hasil Konferensi Nasional Luar Biasa (Konfernaslub) yang diselenggarakan di Semarang 6 Maret lalu.
Para pengusaha yang berasal dari basis NU dari pusat sampai Papua mulai ambil langkah konkrit untuk segera membangun strategi “Nahdlatul Tujjar” mengembangkan kesejahteraan ekonomi warga nahdliyin sebagai upaya menciptakan daya saing.
Keputusan ini ini tertuang melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia No. AHU-0000894.AH.01.08.TAHUN 2022 Tanggal 28 April 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan.
Dengan demikian, tidak ada dualisme organisasi Himpunan Pengusaha Nahdliyin, yang ada hanya HPN yang dipimpin Ketua Umum Tyovan Ari Widagdo,” ujar Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat HPN, Samsul B Ibrahim, dalam keterangannya, Jumat pekan lalu.
Ketua Koordinator HPN Wilayah Indonesia Timur, H, Kumar S,Ag, SH. MH mengungkapkan jika dirinya akan mensinergikan pemberdayaan ekonomi warga Nahdhiyin dengan menggandeng serta bermitra dengan program-program kementerian.
“Rakyat harus segera dibangkitkan dan dipulihkan ekonominya. Dampak COVID 19 selama 2 tahun belakangan ini membuat semua sektor ekonomi rakyat hingga daya beli masyarakat sangat menurun” katanya.
Menurut H. Kumar kekuatan membangun perekonomian rakyat terutama warga nadhilyin di Papua dapat berdampak pada kondisi sosial ekonomi dan politik yang ada.
“Melalui HPN yang berkorelasi dengan Lembaga Peronomian Nahdhatul Ulama (LPNU), kita akan bekerja keras untuk meningkatkan kemaslahatan ekonomi Nahdliyin dan optimis menciptakan daya saing menuju masa depan” ujarnya.(ab)
