JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi V DPR Papua meminta PB PON Papua untuk segera menyerahkan asset kepada Pemprov Papua setelah pelaksanaan PON XX Papua berakhir 7 bulan lalu.
“Kami mendorong agar PB PON Papua segera menyerahkan asset – asset kepada Pemprov Papua,” kata Sekretaris Komisi V DPR Papua usai Rapat Dengar Pendapat Bersama Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua di Hotel Horison Ultima, Kota Jayapura, Jumat, 13 Mei 2022.
Sebab, kata Fauzun Nihayah, jika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Disorda Papua, diketahui hingga kini PB PON Papua belum menyerahkan asset tersebut.
Belum diserahkan asset – asset baik fisik maupun peralatan olahraga dan asset bergerak lainnya itu, kata Fauzun Nihayah, tentu saja bisa mempengaruhi perawatan dan pemeliharaan terhadap asset – asset pasca pelaksanaan PON XX Papua itu.
Apalagi, lanjut Fauzun Nihayah, berdasarkan perhitungan dari Disorda Provinsi Papua, jika biaya untuk perawatan dan pemeliharaan venue PON itu, tidaklah sedikit jumlahnya. Bahkan, dalam setahun diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 43,6 miliar.
“Penyerahan asset dari PB PON Papua itu sangat penting terkait antisipasi kejelasan pengelolaan dan pengawasan terhadap asset – asset itu,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua, Alexander Kapisa mengaku jika PB PON Papua belum menyerahkan asset – asset tersebut kepada Pemprov Papua.
“Hingga kini, yang dari PB PON Papua sama sekali belum kami terima,” ungkap Alex Kapisa, sapaan akrabnya dalam RDP bersama Komisi V DPR Papua.
Alex Kapisa mengaku baru-baru ini telah melakukan komunikasi secara informal dengan Ketua Harian PB PON Papua, namun Alex Kapisa menyatakan bahwa selama belum ada pemeriksaan dari BPK RI, pihaknya tidak akan menerimanya dulu.
“Karena harus ada pemeriksaan BPK dulu atas perintah yang mengadakan. Apa saja, saya belum tahu. Jumlah alat pun kami belum tahu, karena mereka tidak membuat system seperti yang dilakukan oleh Disorda Papua,” jelasnya.
Sebab, kata Alex Kapisa, setelah menerima peralatan dari APBN sebanyak 18.200 item itu, pihaknya langsung membuat system hingga membuat barkot terhadap masing-masing peralatan olahraga itu.
“Termasuk asset – asset perbaikan yang menjadi ranahnya PB PON Papua. Sedangkan untuk peralatan dari APBD sama sekali belum ada catatan di kami, bahkan ketika kami minta data pun, mereka belum kasih,” tandasnya.
Alex menambahkan jika pihaknya belum mengetahui polanya dari PB PON Papua akan langsung menyerahkan ke cabor atau KONI, pihaknya belum mengetahuinya.
“Pembiayaanya kan dari pemerintah daerah, harusnya diserahkan dulu, tapi kami juga belum tahu, barangnya masih ada kah?,” pungkasnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR Papua bersama Disorda Provinsi Papua ini, dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Kamasan Jack Komboy didampingi Sekretaris Komisi V DPR Papua, Fauzun Nihayah dan Anggota Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol, Elly Wonda, Namantus Gwijangge, Hengky Bayage, Deky Nawipa, Piter Kwano dan Yohanis Ronsumbre.(bat)
