SENTANI, Papuaterkini.com – Pemkab Jayapura berhasil memperoleh opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Papua. Perolehan WTP ini, tercatat sudah 8 kali berturut – turut didapat Pemkab Jayapura sejak tahun 2014 hingga 2022.
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw mengatakan, penghargaan opini WTP sejak 2014 ini bukti bahwa, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jayapura telah berusaha transparan atau terbuka ketika ada pemeriksaan dari BPK sejak lama.
“Itu kan hadiah untuk semua orang ASN di Gunung Merah (Kantor Bupati Jayapura). ASN yang bekerja ini kita marah terus, karena ada yang kepala batu, tetapi ada hasilnya juga. Jadi, apresiasi untuk mereka semua dan saya sampaikan terima kasih pada kawan-kawan ASN di Kabupaten yang sudah bekerja cukup keras. Kalau tidak salah, sejak 2014 kita bisa raih WTP dan berturut-turut selama 8 kali. Tentu ini sangat menggembirakan,” kata Bupati Mathius Awoitauw, Rabu, 25 Mei 2022 sore.
Penyampaian opini WTP dilaksanakan Kepala BPK Perwakilan Papua di Jayapura, Arjuna Sakir pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021, di Kantor BPK Perwakilan Papua, Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Selasa, 24 Mei 2022 sore sekitar pukul 15.00 WIT.
Capaian WTP ini, Bupati Awoitauw meminta harus dipertahankan dan ditingkatkan oleh semua ASN di lingkungan Pemkab Jayapura.
“Pertama kali itu saya canangkan dan saya masuk disini, bahwa daerah ini bebas korupsi. Kita harus tertibkan semua, jadi itu peringatan saya pertama kali masuk di Gunung Merah ini dihadapan mereka,” akunya.
Bupati Awoitauw mengajak kepada semua yang telah bekerja keras dalam menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai sistem akuntansi yang berlaku.
“Ini semua menjadi pemicu agar selalu bisa mengelola keuangan dengan tanggung jawab, transparan dan akuntabel,” ujarnya.
“Saya sudah berusaha untuk kerjakan itu, tertib administrasi dan kita di Kabupaten Jayapura tidak pernah WTP. Nah, setelah itu kita berhasil delapan (8) kali berturut-turut. Pertama kali peroleh itu langsung WTP Murni untuk Kabupaten Jayapura dan sampai saat ini siapapun dari BPK Perwakilan Papua datang pemeriksaan kesini, itu tidak pernah sedikitpun seorang kepala daerah mengintervensi, apalagi staff. Karena kita biarkan dengan bebas BPK bekerja, apapun itu pemeriksaan kami silahkan BPK lakukan pemeriksaan,” paparnya.
Mathius Awoitaue berharap capaian ini terus dijaga konsistensinya terhadap komitmen good governance. “Saya harap budaya ini terus dijaga, konsistensinya terhadap komitmen-komitmen untuk pemerintahan yang baik. Saya yakin dan pasti banyak yang tidak suka, tapi rakyat kita pasti suka,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Arjuna Sakir mengatakan pemberian opini WTP bagi pemerintah daerah adalah tugas konstitusi BPK dalam rangka transparansi.
“Rekomendasi yang kami berikan itu setelah pemeriksaan LKPD Kabupaten Jayapura lebih pada kesalahan penganggaran jenis belanja. Dan, opini WTP dari kami ini merupakan pernyataan profesional,” kata Arjuna Sakir dalam sambutannya. (irf)
