JAYAPURA, Papuaterkini.com – Anggota DPR Papua, Natan Pahabol mengapresiasi Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli – Esau Miram yang telah melakukan pendekatan dan berbagai terobosan yang dilakukan.
Salah satunya, program Yahukimo Cerdas, dengan melakukan program guru kontrak yang ditempatkan ke berbagai sekolah yang ada di 51 distrik.
Begitu juga program Yahukimo Sehat, dimana Pemkab Yahukimo melakukan kontrak tenaga kesehatan yang ditempatkan puskesmas yang ada di 51 distrik.
“Tentu kami apresiasi terobosan yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo dalam program Yahukimo Cerdas dan Yahukimo Sehat itu,” kata Natan Pahabol usai reses di Dekai, Kabupaten Yahukimo, baru-baru ini.
Apalagi, kata Anggota Komisi V DPR Papua yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan ini, kedua program unggulan itu, mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama anak-anak dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.
“Dengan adanya guru kontrak dan tenaga kesehatan ini, mereka otomatis ada di kampung untuk bekerja, sehingga menjawab kebutuhan vital masyarakat. Jadi, saya secara pribadi memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo atas terobosan itu,” ujarnya.
Meski demikian, Natan juga mengingatkan kepada Pemkab Yahukimo dimana ia menemukan banyak kepala kampung yang justru tinggal di Dekai, Ibu kota Kabupaten Yahukimo dan meninggalkan tempat tugas.
“Ada laporan masyarakat saat saya reses, mereka ke Dekai untuk urus uang desa, namun tidak segera kembali ke kampung tempat tugas mereka,” ujarnya.
Untuk itu, Natan menyarankan kepada Pemkab Yahukimo untuk melakukan terobosan terhadap mekanisme penyaluran dana desa itu.
Sebab, saat ini harus diurus di ibu kota kabupaten, sehingga kepala kampung harus ke kota untuk mengurus dana kampung itu.
Bahkan, Natan berharap agar kepala kampung yang meninggalkan tempat tugas itu diberikan teguran keras kepada para kepala kampung itu.
“Nah, ini perlu solusi bagaimana dana untuk kampung itu. Bagaimana pemerintah bisa menjadi media meneruskan uang itu sampai di kampung. Tidak harus kepala kampung beralasan meninggalkan tempat tugas untuk mengurus uang itu, namun tidak kembali malah disinyalir menghabiskan uang itu,” imbuhnya. (bat)
