JAYAPURA, Papuaterkini.com – SMK Negeri 4 Jayapura yang terletak di Koya Barat, Distrik Muaratami, Kota Jayapura meminta agar aset asrama yang sempat digunakan untuk penginapan atlet dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua agar diserahkan ke sekolah itu.
“Sampai sekarang, asrama itu belum diserahkan. Jadi, kami tidak bisa menggunakan asrama itu sampai saat ini,” kata Aman Mustaki, guru SMKN 4 Jayapura kepada Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa didampingi Anggota Komisi V DPR Papua, Nathan Pahabol, Hengky Bayage, Elly Wonda dan Piter Kwano dalam kunjungan ke sekolah itu, Senin, 23 Mei 2022.
Padahal, kata Aman, SMKN 4 Jayaprua tengah menerima siswa baru, tentu saja membutuhkan asrama untuk menampung mereka nanti di sekolah tersebut. Apalagi, hampir 90 persen lebih anak-anak yang sekolah di SMK Negeri 4 Jayapura ini, merupakan Orang Asli Papua (OAP).
“Kami menerima siswa baru tahun ini. Permasalahannya sampai sekarang asrama yang telah direhab dari bantuan PON tahun lalu, hingga kini belum diserahkan ke kami, sehingga belum bisa digunakan,” tandasnya.
Selain itu, guru SMKN 4 Jayapura mengeluhkan adanya pungutan biaya untuk program prakering atau PKL bagi siswanya di sejumlah Balai Pembibitan Waena sebesar Rp 800 ribu per siswa.
“Selama prakering di Balai Pembibitan atau Balai Benih di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Papua, diminta biayai Rp 800 ribu. Kasihan anak-anak kita, karena untuk membayar komite saja, ada yang 17 bulan tidak dibayar. Padahal, setiap bulannya hanya Rp 100 ribu saja, sehingga mau bayar prakering tidak mampu,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, SMKN 4 Jayapura juga kekurangan dokter hewan, sehingga mereka minta agar Komisi V DPR Papua untuk menfasilitasi penambahan dokter hewan tersebut, terutama dokter hewan Orang Asli Papua.
“Kami juga kekurangan peralatan modern, misalnya untuk peternakan. Kami justru kalah dengan para peternak atau petani,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa, SE menerima aspirasi para guru SMKN 4 Jayapura tersebut dan akan menindaklanjutinya.
“Kami akan tindaklanjuti aspirasi itu. Misalnya, untuk asrama yang belum diserahkan, kami harap dalam waktu dekat akan diserahkan, karena memang Disorda juga mau menyerahkan aset kepada penerima manfaat akhir dari venue PON maupun asrama yang telah dibangun,” kata Timiles.
Apalagi, SMKN 4 Jayapura ini, lanjut Timiles, hampir 90 persen lebih yang sekolah adalah anak Orang Asli Papua yang berasal dari berbagai kabupaten, yang jauh dari orang tua, sehingga membutuhkan asrama yang sudah direhab oleh PB PON Papua itu, namun belum diserahkan.
“Sebelum masuk tahun ajaran baru, diharapkan asrama itu sudah diserahkan ke pihak sekolah,” ujarnya.
Untuk perlengkapan peralatan sekolah maupun keluhan adanya pungutan untuk siswa yang prakering atau PKL, Timiles mengaku akan berkoordinasi dengan Komisi II DPR Papua, lantaran OPD itu merupakan mitra mereka untuk menfasilitasi dalam mencari solusi.
“Tentu kami akan sampaikan kepada Komisi II DPR Papua untuk menindaklanjuti keluhan siswa PKL yang diminta membayar Rp 800 ribu, yang rinciannya tidak jelas. Itu tujuannya apa, apalagi per siswa, tentu sangat memberatkan. Padahal, UPT itu milik pemerintah, sehingga jika sudah disiapkan, kalau siswa mau PKL disitu diterima saja dan tidak perlu dipungut biaya, apalagi anak Papua yang diperlakukan begitu,” imbuhnya. (bat)
