JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua DPR Kabupaten Pegunungan Bintang, Denius T Uopmabin menilai jika Bupati Pegunungan Bintang, Spie Yan Bidana terlalu sibuk mengurus Universitas Okmin Papua, sehingga membuat sektor pendidikan dan kesehatan di daerah itu, justru berantakan.
“Akibat Bupati sibuk mengurus Universitas Okmin Papua, mengorbankan masyarakat Pegunungan Bintang, lantaran dinas pendidikan dan dinas kesehatan justru berantakan alias tidak berjalan,” kata Denius Uopmabin kepada wartawan di Jayapura, Rabu, 15 Juni 2022.
Denius menyebutkan jika RSUD Oksibil dan pendidikan menjadi berantakan. Padahal, kesehatan dan pendidikan merupakan hal yang vital bagi masyarakat. Bahkan, hampir setiap hari, ada masyarakat yang meninggal alias angka kematian di Kota Oksibil meningkat, akibat tidak adanya ketersediaan obat-obatan, alat habis pakai, biaya dokter tidak tersedia, tidak ada oksigen di rumah sakit.
Padahal, jelas Denius, dana Otsus sebesar Rp 168 miliar sudah di daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), namun Bupati Pegunungan Bintang dinilai tidak peka terhadap kebutuhan dasar bagi masyarakat.
“Malah bupati lebih sibuk mengurus Universitas Okmin Papua daripada mengurus pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” tandasnya.
Untuk itu, DPR Kabupaten Pegunungan Bintang meminta kepada Bupati Pegunungan Bintang untuk segera bertanggungjawab terhadap pelayanan publik yang kini terjadi penurunan secara signifikan.
“Universitas Okmin Papua itu, kan urusan pemerintah pusat, daripada mengurus kepentingan pribadi, sehingga mengorbankan kepentingan masyarakat Pegunungan Bintang,” tegasnya.
Denius mengaku jika DPR Kabupaten Pegunungan Bintang telah melakukan kunjungan ke RSUD Oksibil, Pegunungan Bintang dan melihat kondisi yang dihadapi rumah sakit tersebut. Bahkan, RSUD Oksibil membutuhkan anggaran Rp 15 miliar dari sejumlah kebutuhan seperti obat habis pakai, tenaga kontrak dokter, obat-obatan dan lainnya.
“Dalam sebulan, kurang lebih ada 11 pasien meninggal dunia. Dokter sudah sampaikan ke kami dan kami langsung melakukan sidak ke RSUD Oksibil dan mereka menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa karena ketersediaan obat dan fasilitas lainnya tidak ada,” ungkapnya.
Untuk itu, tegas Denius Uopmabin, DPR Kabupaten Pegunungan Bintang meminta kepada Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana untuk tidak sibuk mengurus Universitas Okmin Papua, namun mengabaikan kepentingan publik terutama rumah sakit dan pendidikan yang berantakan.
DPR Kabupaten Pegunungan Bintang menemukan di bidang pendidikan bahwa dana BOS tidak dibayarkan kepada sekolah, guru kontrak belum sampai di lapangan, dana di Dinas Pendidikan tidak ada, justru diambil alih oleh BPSDM untuk pengurusan dana.
“Artinya, Dinas Pendidikan vakum dan tidak bisa menjalankan sesuai mekanisme. Yang mengurus dana itu, adik kandung, yang seharusnya Dinas Pendidikan yang mengurusnya, tapi BPSDM mengambil alih fungsi pendidikan dengan bidang-bidang, sehingga mereka jadi vakum karena ketersediaan dana tidak ada,” paparnya.
Politisi Partai Demokrat ini mengakui jika DPR Kabupaten Pegunungan Bintang telah melakukan rapat dengan Dinas Pendidikan untuk menanyakan permasalahan itu, namun mereka menjawab jika soal administrasi diambil alih oleh kepala BPSDM.
“Alasannya apa, saya tidak tahu. Tapi, terkesan Bupati sangat otoriter dan tidak memberikan kewenangan kepada dinas yang punya tugas dan tanggungjawab di bidangnya,” ujarnya.
Untuk itu, Denius kembali meminta Bupati Pegunungan Bintang tidak perlu mengurus Universitas Okmin Papua, karena dalam dua tahun ini, progres visi misinya tidak jelas dan tidak berjalan, sehingga mengorbankan masyarakat.
Denius menambahkan, DPR Kabupaten Pegunungan Bintang menilai bahwa soal kehadiran universitas itu, merupakan ranahnya pemerintah pusat dan harus ada kajian yang mendalam dan persiapan yang matang terutama sumber daya manusia.
Apalagi, faktor geografis tidak mendukung hadirnya Universitas Okmin Papua, termasuk sumber daya manusia, fasilitas dan sarana prasarana tidak memadahi.
“Mestinya, kita fokus bangun pendidikan dasar dan menengah. Di sisi lain, memang itu positif. Tapi dari sisi infrastruktur sarana dan prasarana kampus itu, memang belum siap. Maka bupati harus membuat kajian mendalam, karena akibat bupati tergesa-gesa menghadirkan universitas itu, mengakibatkan pelayanan dasar terutama bidang pendidikan dan kesehatan menjadi berantakan,” pungkasnya.
Ditanya apakah DPR Kabupaten Pegunungan Bintang diajak bicara soal pembukaan Universitas Okmin Papua itu? Denius mengaku jika DPR Kabupaten Pegunungan tidak pernah diajak diskusi soal itu, apalagi pihaknya menilai itu kepentingan pemerintah pusat untuk menghadirkan univeritas. Di samping itu, APBD untuk membiayai kepentingan masyarakat yang dasar dan mendesak, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan.
“Kemarin sempat dialokasikan anggaran untuk Universitas Okmin Papua, tapi ditegur oleh Tim Anggaran Provinsi Papua karena itu ranahnya pemerintah pusat, jadi tidak boleh dari APBD,” imbuhnya. (bat)
