JAYAPURA, Papuaterkini.com – Meski terjadi pro kontra ditengah masyarakat Papua, namun tampaknya rencana pemekaran provinsi atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) provinsi di Papua, tetap akan berjalan.
Untuk itu, Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy, SSos, MM mengajak rakyat Papua menerima pemekaran dan mengambil sisi positifnya.
Apalagi, posisi pemerintah dan rakyat Papua saat ini bukan sebagai inisiator lahirnya RUU 3 DOB yang tengah dibahas DPR RI bersama pemerintah pusat, meskipun pasal 76 UU Otsus sebelumnya pemekaran itu harus dari bawah, namun faktanya usulan pemekaran itu sekarang datang dari pusat atau top down.
“Jadi, saya pikir ini sesuatu yang wajar saja ada pro kontra pemekaran, ada sebagian orang Papua yang setuju dan banyak orang Papua yang tidak setuju itu wajar. Saya pikir kalau saya sebagai wakil rakyat, saya lihat pertama memang apapun juga ini sebuah usul yang sifatnya top down, rasanya kita sulit untuk membantah atau menyatakan tidak dan lain sebagainya,” kata Yulianus Rumbairussy.
Namun, ujar Yulianus Rumbairussy, jika seperti itu, pasti ada maunya pemerintah pusat, ada pertimbangan tertentu untuk pemekaran tiga provinsi di Bumi Cenderawasih, baik pertimbangan ekonomi, politik, sumber daya manusia dan lainnya.
“Ya sudah, pemekaran ini fakta hari ini berjalan, meskipun mayoritas orang demo masyarakat kita menolak, namun proses itu tetap berjalan. Meskipun ada moratorium pemekaran, namun toh tidak menghentikan pemekaran di Papua. Itu artinya ada keinginan kuat dari pusat untuk melakukan kebijakan DOB ini,” tandasnya.
“Jadi, menurut saya, ya sudah lah. mari kita lihat hal-hal positifnya saja. Daripada kita ribut dan berdebat dengan hal ini, maka mari kita lihat hal positifnya saja. Hari ini kalau kita mau bicara jujur, hari ini banyak diantara kita ini adalah produk dari sebuah kata pemekaran,” sambungnya.
Ia mencontohkan Kabupaten Mamberamo Tengah dan Supiori yang hanya memiliki 5 distrik, namun bisa menjadi kabupaten. Bahkan, penduduknya juga tidak signifikan, namun bisa menjadi kabupaten.
Begitu juga Jayawijaya tadinya 1 kabupaten, justru melahirkan 9 kabupaten dan melahirkan banyak pemimpin, baik di politik maupun pemerintahan.
“Pemekaran ini menjadi berkat bagi kita. Jadi, ini menjadi hal-hal positif yang harus kita akui itu dan kita tidak bisa menyangkal itu. Semua bisa berjalan sekarang, karena pemekaran,” tandasnya.
Belum lagi turunan dibawahnya sampai jadi distrik dan desa atau kampung. Bahkan, di Papua kini lahir ratusan kampung baru, karena dampak pemekaran. Kini kampung itu mendapatkan anggaran miliaran setiap tahunnya.
“Jadi, saya kira kita tidak bisa menyangkal itu bahwa pemekaran ada sisi positif. Hari ini sebagai wakil rakyat, mari kita berpikir bagaimana pemekaran ini bisa berdampak positif buat rakyat terutama Orang Asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya,” katanya.
Apalagi, kini yang menjadi gubernur, bupati dan wali kota semua orang Papua. Bahkan, kepala dinas, anggota dewan dan lainnya juga orang asli Papua. Untuk itu, Rumbairussy mengajak berpikir untuk membuat regulasi atau aturan supaya ada affirmasi, proteksi dan pemberdayaan rakyat Papua yang bisa diatur dengan baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kita tidak bisa lagi menutup diri, orang tidak boleh datang ke Papua, itu tidak mungkin. Kita bisa buat regulasi, dia bisa datang ke Papua, namun tidak bisa menjadi penduduk Papua, misalnya dalam jangka waktu beberapa tahun,” ucapnya.
Apalagi, lanjut Rumbairussy, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 dan 107 tahun 2022 itu, memberikan kewenangan kepada Papua untuk membuat hal itu.
“Jika kita bilang orang Jawa atau Makassar tidak boleh datang ke Papua, itu tidak bisa karena ini Indonesia. Apalagi, bicara global, dulu kita tidak liat orang berkulit hitam main sepak bola di Perancis, namun sekarang orang kulit hitam yang main bola di Perancis mencapai 90 persen. Yang bisa kita buat, melalui regulasi misalnya proteksi dalam ketenagakerjaan 80 persen OAP. Yang mau masuk polisi kita buat perdasinya agar memprioritaskan OAP, baik untuk bintara maupun perwira,” paparnya.
Dikatakan, pada saatnya orang Papua akan bersaing secara terbuka dan tidak mungkin terus dengan model begitu terus.
Yulianus Rumbairussy tampaknya yakin jika DOB provinsi di Papua itu, dalam waktu dekat akan disahkan oleh DPR RI.
“Saya kira, apapun juga DOB ini, dalam waktu dekat akan disahkan. Mari kita semua terima ini. Kita semua belum tahu maksud Tuhan, tapi kita percaya bahwa pemerintah ini wakil Tuhan, jadi pasti dia mau melakukan yang baik untuk rakyat Papua, pasti ada maksud baik dari pemerintah. Ada indikator-indikator tertentu kenapa wilayah ini dimekarkan. Contohnya sumber daya alam terbesar, tapi hutan kayu banyak, tapi faktanya IPM terendah, kemiskinan tertinggi. Jadi ini bagaimana? Kayaknya ada yang salah,” ujarnya.
Bahkan, Rumbairussy mengatakan dengan semakin dekatnya rentang kendali pemerintahan, maka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan akan semakin dekat lagi kepada rakyat Papua dan pemerintah semakin fokus dalam pembangunan.
“Sudahlah, mari kita mengucap syukur saja, menerima ini. Mari kita persiapkan diri kita menghadapi pemekaran. Kita sudah tahu, pemekaran ini akan terjadi, tapi kita masih tetap menolak, itu sama saja kan sia-sia. Ini kebijakan negara dan negara lain tidak perlu datang mengurus ini,” pungkasnya. (bat)
