JAYAPURA, Papuaterkini.com – DPR Papua segera menggelar sidang atau rapat paripurna dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua tahun anggaran 2021 yang akan digelar 9 Juni 2022.
“Kami sudah menetapkan sidang DPR Papua, pertama terkait dengan penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan LKPJ Gubernur Papua tahun anggaran 2021,” kata Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE usai memimpin Rapat Bamus DPR Papua, Selasa, 7 Juni 2022.
Menurutnya, agenda sidang paripurna itu, dilakukan dihari yang sama, dimana sidang pertama penyerahan LHP BPK RI, kemudian pembukaan sidang paripurna pembukaan LKPJ Gubernur Papua tahun anggaran 2021.
Yang jelas, lanjut Politisi Partai NasDem Papua ini, jika DPR Papua akan mengawal proses tindaklanjut dari LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua tersebut.
Sedangkan, untuk LKPJ Gubernur Papua tahun anggaran 2021, ujar Jhony Banua Rouw, DPR Papua akan turun ke lapangan melakukan pengecekan kegiatan atau program kerja tahun anggaran 2021.
“Kami akan turun ke lapangan melakukan pengecekan langsung terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Sebab, beberapa minggu kemarin, komisi – komisi DPR Papua telah melakukan rapat dengan mitra OPD di lingkungan Pemprov Papua. Temuan – temuan itu, akan ditindaklanjuti besok. Jadi, sidang kita buka 9 Juni, lalu 10 Juni kami akan turun ke daerah selama 1 minggu untuk mengecek pekerjaan – pekerjaan yang sudah dikerjakan, sesuai laporan atau tidak,” jelasnya.
Setelah kembali dari daerah, ujar Jhony Banua Rouw, DPR Papua akan melakukan rapat komisi dan rapat banggar untuk menyusun rekomendasi – rekomendasi yang akan diberikan kepada pihak eksekutif.
Jhony meminta kepada eksekutif agar melengkapi materi dalam buku LKPJ Gubernur Papua tahun anggaran 2021 yang masih kosong, sehingga proses pembahasannya bisa berjalan dengan lengkapnya data-data yang diberikan. (bat)
