banner 728x250

Legislator Dukung Gubernur Papua Tolak Penambangan Emas Blok Wabu

Anggota DPR Papua, Julius Miagoni.
banner 120x600
banner 468x60

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Anggota DPR Papua, Julius Miagoni mendukung sikap Gubernur Papua Lukas Enembe yang meminta pemerintah pusat untuk menghentikan proses penerbitan izin untuk membuka pertambangan emas di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Legislator dari daerah pengangkatan wilayah adat Meepago ini mengatakan, jika kondisi keamanan di wilayah tersebut dinilai tidak kondusif karena menjadi pusat konflik di Papua selama dua tahun terakhir. Bahkan, warga juga menolak pembukaan area tambang karena khawatir kehilangan tanah adat.

banner 325x300

“Apa yang pak Gubernur Lukas Enembe sampaikan itu, beliau juga orang asli sana karena batas Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya sampai Tolikara itu, pak gubernur punya daerah. Beliau tidak bicara gubernur saja, tapi bicara sebagai orang asli di sana, sehingga punya hak menerima dan menolak penambangan di Blok Wabu,” kata Yulius Miagoni di Jayapura, Selasa, 7 Juni 2022.

“Jadi, saya mendukung 100 persen sikap pak Gubernur yang meminta pemerintah pusat menghentikan izin membuka pertambangan di Blok Wabu itu. Jika Gubernur berbicara begitu, ya mestinya direspon pemerintah pusat dengan melihat kondisi di lapangan dan melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat,” sambung Anggota DPR Papua asal Kabupaten Intan Jaya ini.

Apalagi, lanjut Julius Miagoni, rencana eksploitasi penambangan emas di Blok Wabu itu, pemerintah pusat tidak pernah melakukan komunikasi dengan masyarakat, termasuk pemilik hak ulayat.

Bahkan, Julius Miagoni sependapat jika rencana eksploitasi penambangan emas di Blok Wabu itu, akan menghilangkan tanah adat milik masyarakat. Apalagi, ada kekhawatiran dari masyarakat jika eksploitasi Blok Wabu itu dilakukan.

“Jika Blok Wabu masuk, bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat disana mau diapakan? Mau dikemanakan? Sebab, diareal penambangan Blok Wabu itu, terdapak perkampung masyarakat, tempat masyarakat berburu, berkebun dan lainnya, sehingga tidak mudah bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, kata Julius Miagoni, dalam UU Minerba itu, tidak disebutkan pembayaran hak ulayat, sehingga tentu akan merugikan atau sangat kontradiksi dengan masyarakat di areal pertambangan emas itu.

Menurutnya, ketika investor mau masuk berinvestasi di suatu daerah, tentu faktor utama yang dipertimbangkan adalah masalah keamanan. Diketahui, faktor keamanan di daerah Blok Wabu itu, tidak mendukung untuk dilakukan investasi akibat konflik keamanan yang terjadi di daerah itu. Bahkan, pelayanan kesehatan dan pendidikan tidak berjalan.

Namun, kata Julius Miagoni, pemerintah pusat seolah-olah tidak peduli dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat konflik bersenjata yang terjadi di daerah itu. Bahkan, pemerintah sama sekali tidak pernah peduli sedikitpun dampak keamanan yang dialami oleh masyarakat di sana.

“Seolah – olah pemerintah fokus matanya ke tambang yang ada di sana, sehingga saya pikir pemerintah pusat seharusnya memberikan perhatian yang serius kepada generasi yang masa depannya sudah hancur. Harusnya ada perhatian pemerintah pusat juga, jika menganggap mereka adalah warga negara, yang menjadi korban dari konflik keamanan di daerah itu,” katanya.

“Mungkin ada perhatian bantuan bama, pengobatan gratis dan lainnya dari Kementerian Kesehatan, termasuk merekrut anak-anak di wilayah konflik ini untuk di sekolahkan. Kebijakan – kebijakan seperti ini tdiak pernah ada, tapi pemerintah pusat fokusnya hanya ke tambang saja. Pemerintah pusat seolah – olah merasa manusianya tidak penting, tapi yang penting tambangnya,” sambungnya.

Lebih aneh lagi, imbuh Julius Miagoni, situasi keamanan di sana tidak menjamin eksploitasi penambangan emas di Blok Wabu itu, sebab pos militer terus bertambah, TPNPB yang dulunya sedikit, kini pasukannya bertambah, senjata beredar begitu bebas, sehingga tentu menjadi pertanyaan baginya.

“Kita jadi bertanya tempat yang akan dijadikan penambangan emas itu ada gangguan, tapi pemerintah tidak terlalu serius dengan gangguan yang ada dan tidak pernah ada tanggapan atau datang berdiskusi dengan tokoh – tokoh yang ada di daerah itu. Itu tidak pernah ada atau dilakukan, seolah pemerintah pusat menganggap aman-aman saja. Keamanan yang tidak kondusif di Intan Jaya ini, saya pikir mungkin sengaja penciptaan kondisi kah atau apa, nah ini kita bertanya-tanya,” tuturnya.

“Masa pemeritah pusat malas tahu betul, malah kesiapan administrasi dan regulasi jalan terus. Tidak pernah merasa ada gangguan di sana, jadi mungkin ini penciptaan kondisi kah atau bagaimana kah. Kita anak daerah sana saja tidak berani turun ke kampung, karena merasa tidak aman di sana,” pungkasnya. (bat)

 

 

 

 

 

 

khawatir rencana pemerintah menambang emas di Blok Wabu akan menyusahkan warga kabupaten sekitar.

Ia mengatakan, selama ini Blok Wabu identik dengan Intan Jaya. Padahal ada beberapa kabupaten sekitar yang bisa terdampak dari rencana penambangan itu.

Katanya, warga di Kabupaten Paniai, Puncak dan daerah sekitar Intan Jaya, dapat terkena imbas apabila pemerintah memaksakan penambangan Blok Wabu.

“Blok Wabu ini memang tidak identik hanya dengan Intan Jaya. Kalau sungai Wabu memang di Intan Jaya. Akan tetapi Blok B  yang sebumnya menjadi wilayah PT Freeport Indonesia itu, sampai di Kabupaten Paniai dan Puncak, itu batas barat dan timurnya,” kata Julius Miagoni, Selasa (07/06/2022).

Miagoni yang berasal dari Kabupaten Intan Jaya itu mempertanyakan sikap pemerintah yang terkesan memaksakan rencana penambangan Blok Wabu saat situasi keamanan di Intan Jaya dan sekitarnya tidak kondusif.

Padahal, dalam berinvestasi faktor pertama yang mesti dipertimbangkan adalah keamanan. Namun situasi di Intan Jaya sekarang, sangat tidak mendukung dan akibat situasi keamanan ini pendidikan dan layanan kesehatan di sana tidak jalan.

“Namun pemerintah pusat seakan tidak peduli dengan situasi di Intan Jaya kini. Hanya fokus bagaimana melakukan penambangan di Blok Wabu,” ucapnya.

Pemerintah pusat dinilai tidak pernah mencari solusi terhadap masalah yang ada di Intan Jaya. Bagaimana agar anak anak di sana bisa sekolah dan warga mendapat layanan kesehatan yang layak di tengah konflik bersenjata.

“Pemerintah pusat tidak pernah melihat atau menyinggung mengenai hal ini. Seakan mereka anggap Intan Jaya aman aman saja. Ini menjadi pertanyaan ada apa sebenarnya. Kenapa seakan mereka malas tahu. Inilah yang menimbulkan berbagai pertanyaan,” ujarnya.

Julius Miagoni mengatakan, pos militer di Intan Jaya bertambah, pasukan TPNPB juga bertambah, dan peredaran senjata api  seakan begitu bebas.

“Ini menjadi pertanyaan, kenapa tempat yag akan ditambang ada gangguan keamanan. Akan tetapi pemerintah tetap jalan seakan tak serius selesaikan masalah itu,” katanya.

Julius Miagoni juga mendukung sikap Gubernur Papua, Lukas Enembe yang meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda rencana penambangan Blok Wabu. Sebab situasi keamanan di sana belum kondusif.

Katanya, wajar apabila Gubernur Papua khawatir masyarakat ada di Intan Jaya akan kehilangan hak haknya, saat penambangan Blok Wabu dilakukan.

Sebab, Blok Wabu berada di wilayah perkampungan warga, dan areal sekitar Blok Wabu merupakan wilayah berburuh, dan berkebun oleh masyarakat adat di sana.

Selain itu lanjutnya, dalam Undang-Undang Minerba yang baru, tidak diatur adanya ganti rugi terhadap hak ulayat masyarakat adat.

“Mestinya pemerintah membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, dan para pihak di Papua. Apa yang gubernur bicara itu, tidak hanya beliau sebagai pimpinan di daerah, tapi anak adat. Anak daerah, karena beliau Intan Jaya itu bersebelahan dengan Puncak Jaya. Saya mendukung sikap beliau,” ucap Julius Miagoni. (Arjuna)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.