banner 728x250

LMA Bersama 6 Suku Besar di Nabire Tolak Gabung Provinsi Papua Tengah

Kepala Suku Besar Kepulauan Moora, Donatus Sembor didampingi beberapa kepala suku dan ketua LMA Nabire dan tokoh pemuda membacakan pernyataan sikap.
banner 120x600
banner 468x60

SENTANI, Papuaterkini.com  – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire bersama 6 suku besar selaku pemilik hak ulayat wilayah adat Nabire mempertahankan posisi Nabire untuk tidak bergabung dengan Provinsi Papua Tengah.

LMA dan 6 suku di wilayah adat Nabire menginginkan agar Nabire tetap berada di Provinsi Papua (induk).

banner 325x300

Kepala Suku Besar Kepulauan Moora, Donatus Sembor yang dimandatkan membacakan pernyataan sikap, menegaskan mendukung penuh Kabupaten Mimika sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.

“Menolak Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Menolak Nabire dimasukan kedalam cakupan wilayah Provinsi Papua Tengah dan menyatakan Nabire tetap berada pada Provinsi Papua atau Provinsi Induk,” tegas Donatus Sembor.

Selain itu, meminta kepada Asosiasi Bupati Meepago agar tidak memaksakan kehendak untuk memasukan Nabire dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Tengah dan meminta kepada Panja RUU DPR RI Papua Tengah untuk memperhatikan dan mengakomidir pernyataan sikap ini.

LMA bersama 6 Suku Besar di Nabire mendukung penuh pernyataan Gubernur Papua untuk pemekaran berdasarkan 7 wilayah adat.

Pernyataan tersebut di tanda tangani oleh Kepala Suku Besar Kepulauan Moora, Donatus Sembor, Kepala Suku Besar Yaua Saul Waiwowi, Kepala Suku Napan Yusup Sayori, Ketua Aliansi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Nabire Hendrik Andoi, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Nabire Sokrates Sayori, Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Ali Kabiay dan Sekretaris Ikatan Kerukunan Masyarakat Adat Nabire di Jayapura, Edwardo Rumatrai.

Usai membacakan isi pernyataan sikap tersebut, Ketua LMA Nabire, Sokrates Sayori menambahkan, bahwa penolakan bergabung dalam Provinsi Papua Tengah dan sejumlah hal yang disampaikan dalam point-point pernyataan sikap itu adalah langkah tepat untuk mempertahankan eksistensi sebagai masyarakat adat.

“Kami menolak, karena secara kultur tentu kami bukan bagian dari Meepago. Tetapi, sesungguhnya kami adalah bagian dari Saireri. Ini bisa dibuktikan dengan, jika saudara-saudara di Meepago pakaian tradisionalnya adalah memakai koteka, sedangkan kami memakai cawat,” jelas Sokrates dalam rilisnya, Senin malam, 27 Juni 2022.

Artinya, dari bagian ini saja, lanjut Ketua LMA Nabire, bisa dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Nabire secara kultur harusnya Nabire tetap menjadi bagian dari Provinsi Papua atau provinsi induk.

“Mengapa? Karena Nabire sesuai wilayah adat hendaknya masuk dalam wilayah adat Saireri,” pungkasnya.

Kepala Suku Besar Yaua Saul Waimoi menceritakan bahwa selama ini pihaknya menjadi warga nomor dua di Kabupaten Nabire. Baik dalam hal pembangunan dan juga dalam hal pengembangan eksistensi masyarakat adat.

“Untuk itu, kami tidak ingin bergabung dalam Provinsi Papua Tengah. Kami lebih memilih tetap ada dalam provinsi induk yakni Provinsi Papua, supaya ada pemerataan pembangunan yang bisa kami rasakan,” ujarnya.

Saul meminta Asosiasi Bupati Meepago memaksakan untuk Nabire masuk dalam Provinsi Papua Tengah dan meminta Panja Komisi II DPR RI agar dapat memperhatikan aspirasi masyarakat adat Nabire.

Ditempat yang sama, Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II, Ali Kabiay menambahkan, selain menolak Nabire masuk dalam Provinsi Papua Tengah, ia juga menolak dengan keras semua wacana dan rencana sejumlah pihak yang ini menjadikan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.

“Kami sangat mendukung jika ibu kota Provinsi Papua Tengah itu di Kabupaten Mimika. Sebab, di sana semua fasilitas lengkap. Apalagi, belum lama ini adanya PON maka sudah ada infrastruktur yang dibangun seperti venue dan beberapa sarana penunjang lainnya, yang kesemuanya bisa digunakan untuk mendukung pengembangan Provinsi Papua Tengah,” jelasnya.

Ali menjelaskan, jika ibu kota Provinsi Papua Tengah di tetapkan di Nabire maka semua pembangunan akan dimulai dari nol dan itu akan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, Nabire memiliki infrastruktur penunjang yang terbatas dan membutuhkan waktu untuk melengkapinya.

“Dari aspek fiscal juga perlu mendapat perhatian negara. Kita tahu bersama, bahwa saat ini negara sedang berupaya bangkit memperbaiki fiscal. Jika dipaksakan untuk Nabire tetap menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah makan sudah tentu membutuhkan biaya yang tinggi untuk membangun. Jadi alangka baiknya jika ibu kota Papua Tengah di Timika,” pungkasnya. (irf)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.