JAYAPURA, Papuaterkini.com – Rencana Pemprov Papua akan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk regulasi dalam pemanfaatan dana dari keuntungan bersih PT Freeport Indonesia yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua, tampaknya didukung Anggota Komisi IV DPR Papua, Apeniel Ezra Sani, SSos.
Apalagi, dalam rapat bersama TAPD, Pemprov Papau menyatakan akan membuat Pergub untuk pengunaan dana dari keuntungan bersih PT Freeport Indonesia yang diterima Pemprov Papua taun 2020 dan 2021 sebesar Rp 700 miliar lebih tersebut.
“Dalam rapat bersama TAPD, saya sempat menanyakan penggunaan dana dari keuntungan bersih PT Freeport Indonesia yang diterima Pemprov Papua untuk tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp 724 miliar lebih itu seperti apa dan metode pengunaannya, harus ada kejelasan? Rencana mereka akan buat Pergub untuk pengunaan anggaran ini, agar sasarannya jelas,” kata Apeniel Sani kepada Papuaterkini.com, Selasa, 28 Juni 2022.
Bahkan, Apeniel Sani mendesak Pemprov Papua segera membuat Pergub untuk pemanfaatan dana yang diterima dari hasil keuntungan bersih PT Freeport Indonesia tersebut.
Apalagi, setiap tahun dipastikan Pemprov Papua akan mendapatkan bagian dari 6 keuntungan bersih PT Freeport Indonesia, termasuk Mimika sebagai Kabupaten Penghasil dan 27 kabupaten/kota lainnya di Papua, meski nilainya tidak sama lantaran bergantung dari keuntungan bersih dari operasional tambang Freeport tersebut.
Pada tahun 2020, Pemprov Papua mendapatkan 2 persen dari keuntungan bersih PT Freeport Indonesia, yakni sebesar Rp 123,7 miliar dan tahun 2021 mendapatkan 2,5 persen atau sebesar Rp 600,3 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp 724 miliar.
Untuk itu, Apeniel Sani menyarankan agar dalam Pergub penggunaan dana dari hasil keuntungan bersih PT Freeport Indonesia yang diterima Pemprov Papua itu, prioritasnya harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat khususnya Orang Asli Papua.
“Saya berharap dana dari keuntungan bersih Freeport itu, harus benar-benar bisa dinikmati Orang Asli Papua,” ujar Apeniel Sani.
Apeniel Sani berharap dana dari keuntungan bersih Freeport itu, bisa digunakan untuk program air bersih bagi masyarakat, penerangan atau listrik untuk meningkatkan rasio electrifikasi lantaran masih banyak daerah yang belum teraliri listrik, baik PLTMH maupun bantuan solar cell bagi masyarakat yang berada di pegunungan atau daerah terisolir.
Selain itu, membangun sumur – sumur bor untuk gereja atau tempat ibadah atau sekolah serta asrama mahasiswa Papua.
Di samping itu, memberikan porsi anggaran yang cukup kepada Dinas ESDM Provinsi Papua untuk mengelola sumber daya alam yang memiliki potensi baik tambang dan lainnya, agar mereka dapat melakukan kajian – kajian terhadap potensi sumber daya alam.
“Mereka lakukan kajian, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat adat pemilik ulayat lokasi tambang atau potensi SDA, agar dikemudian tidak terjadi permasalahan. Sebab, selama ini pengelolaan SDA tanpa melibatkan pemilik hak ulayat, sehingga menimbulkan problem, bahkan bisa memicu konflik,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini berharap anggaran itu juga bisa dimanfaatkan untuk kajian PLTA di Mamberamo, lantaran posisinya strategis yang bisa mempasok listrik ke sejumlah daerah di Papua.
“Juga mendorong Dinas ESDM untuk mengkaji pengelolaan smelter di Papua, agar memberikan nilai tambah bagi Papua, termasuk pemanfaatan tailing atau sisa pasir tambang,” imbuhnya. (bat)
