JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua bersama Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua bertemu dengan Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE di ruang kerjanya, Jumat, 1 Juli 2022.
Pertemuan itu, Ketua Bawaslu Papua, Metusalak Infandi mengaku jika pertemuan itu, membahas persiapan menghadapi Pemilu 2024.
“Kami sebagai mitra merasa penting melakukan audiensi dan silaturahmi dengan DPR Papua. Jadi, kami melakukan audiensi bersama DPR Papua, kemudian Polda Papua, Kejaksaan Tinggi Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih dan KPU Papua, dengan tujuan sederhana saja untuk menyamakan persepsi terkait kesiapan tahapan Pemilu 2024,” kata Metusalak Infandi didampingi Komisioner Bawaslu Papua, Anugrah Patta, Ronald Manoach dan Niko Tunjanan.
Sementara itu, Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE menginginkan agar tahapan – tahapan Pemilu 2024, baik pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah bisa berjalan dengan baik sesuai tahapan dan pelaksanaannya berjalan dengan baik.
“Tidak boleh kita tinggalkan adalah masyarakat kita punya hak pilih atau hak suara yang bisa dipakai. Dari diskusi kita tadi, hampir sama yang dirasakan oleh KPU Papua,” kata Jhony Banua Rouw.
Dikatakan, dalam pertemuan dengan Bawaslu Papua itu, permasalahan e-KTP menjadi problem bersama. Bahkan, di daerah atau kabupaten di Papua yang rawan konflik seperti di Puncak Jaya, Intan Jaya dan Nduga yang penduduknya banyak, namun belum diketahui kepastian perekaman e-KTP di daerah itu.
“Lalu bagaimana masyarakatnya jika tidak ada di sana saat pelaksanaan Pemilu 2024, sedangkan yang boleh memilih adalah orang yang punya e-KTP ditempat tersebut. Kalau dia ada di Nabire misalnya, bagaimana ia bisa memilih di sana. Nah, itu yang penting,” ujar Jhony Banua Rouw.
Politisi Partai NasDem ini melanjutkan, jika permasalahan itu harus didiskusikan untuk mencari solusi untuk menjawab kondisi di daerah konflik ketika menghadapi Pemilu 2024.
Untuk itu, Jhony Banua Rouw mengatakan jika DPR Papua akan menggelar rapat dengan mengundang semua instansi terkait, seperti KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, TNI – Polri dan beberapa bupati, agar pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berjalan dan masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya.
“Jika dia penduduk Nduga, tapi saat ini ia tinggal di Wamena, apakah kita harus kirim mereka kembali ke Nduga atau kalau pulang ke sana, tinggal dimana, siapa yang tanggung makannya atau kita pindahkan TPS ke Wamena? Itu solusi-solusi yang harus ditawarkan, namun solusi-solusi ini harus berhubungan dengan kebijakan pusat, tidak boleh bertentangan,” jelasnya.
Untuk itu, kata Jhony Banua Rouw, perlu bersama-sama ke pemerintah pusat, KPU RI dan Bawaslu RI untuk menyampaikan kondisi riil di Papua agar Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Apalagi, kata Jhony Banua Rouw, pemilu adalah hak yang diberikan konstitusi untuk masyarakat menggunakan hak pilih dan memilih, sehingga harus dipersiapkan dengan baik.
“Nah, itu masalah menonjol bagi kita. Kita berharap pada rapat berikut bisa mendapatkan solusi – solusi untuk menjawab pelaksanaan Pemilu yang baik dan masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, permasalahan anggaran dihadapi Bawaslu Papua untuk mengawasi tahapan-tahapan Pemilu 2024, apalagi kondisi di Papua cukup luas dan sulit.
“Kita berharap pemerintah daerah menambah biaya pada Bawaslu Papua untuk hal-hal yang memang diback up apa yang dikasih APBN. Ini untuk melakukan penguatan kepada Bawaslu,” imbuhnya.(bat)
