JAYAPURA, Papuaterkini.com – Tragedi pembantaian 13 orang warga sipil di Kampung Nonggolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Sabtu, 16 Juli 2022, tampaknya menjadi perhatian serius Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas.
Menurutnya, kejadian itu akan menjadi evaluasi di Komisi I DPR RI bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Badan Inteligen Negara (BIN). Sebab, pola penanganan keamanan di Papua ini, harus dilakukan secara terpadu.
“Dari dulu kita dorong untuk penanganan terpadu dan tidak mengedepankan ego sektoral. Sampai dengan saat ini, penanganan masalah konflik di Papua masih terjadi ego sektoral, sehingga konflik tidak selesai,” kata Yan Mandenas di Jayapura, Senin, 18 Juli 2022.
Selain itu, Yan Mandenas meminta ke depan harus ada mapping secara konferhensif, dengan tujuan untuk klasifikasi daerah rawan konflik dengan intensitas tinggi, sedang dan rendah. Setelah itu, kemudian ditetapkan strategi penanganan konflik itu, baik dari aspek keamanan, inteligen, pertahanan dan lainnya untuk diterapkan.
“Tidak semua wilayah di Papua ditangani dengan pola yang sama. Sebab, jika ditangani dengan pola yang sama, akhirnya masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa menjadi korban. Ditambah lagi dengan prokovasi dari elit yang berkembang dari waktu ke waktu,” tandasnya.
Yang jelas, lanjut Politisi Partai Gerindra ini, isu yang berkembang tentang Otsus dan Daerah Otonom Baru (DOB) dikaitkan dengan berbagai macam dinamika konflik di Papua, termasuk kekhawatiran orang Papua terhadap pemekaran akan terpinggirkan dan lainnya, itu tidak benar. Apalagi, saat ini gubernur, wakil gubernur dan para bupati serta wali kota adalah orang asli Papua.
“Makanya saya katakan bahwa ada orang yang bukan orang Papua, tapi hatinya lebih Papua daripada orang Papua. Jadi, kita tidak bisa mengembangkan image dan pikiran seperti itu yang berkembang di masyarakat, karena itu menimbulkan pro kontra dan konflik bermunculan,” tandasnya.
Mantan Anggota DPR Papua ini mengajak semua komponen untuk belajar menerima kekurangan dan menerima kelebihan orang lain untuk bahu membahu membangun Papua sama-sama. Jika suatu saat, SDM orang Papua siap, maka akan memimpin di semua sektor. Namun, jangan paksakan kehendak.
Yan mengajak berkaca pada Uni Emirat Arab yang mana penduduknya minoritas dan dulunya menerima imigran dari Pakistan, India dan negara lainnya. Namun, mereka melakukan kolaborasi, hingga ketika SDM orang Uni Emirat Arab mampu, akhirnya mereka sendiri menduduki dan mengatur semua sektor kepemimpinan di negara itu.
“Kita harus belajar seperti itu dan kita tidak bisa memaksakan kehendak bahwa daerah ini belum siap mengelola sumber-sumber daya kita, lalu kemudian kita paksakan untuk berjalan. Jadi, kita berusaha meminimalisir konflik dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita supaya jangan memprovokasi mereka hingga akhirnya kita menganggap bahwa saudara-saudara kita yang masuk ini sebagai ancaman,” jelasnya.
Yan Mandenas menegaskan pembantaian terhadap warga sipil di Nduga itu tidak dibenarkan dari segi kemanusiaan.
“Kita minta kepada aparat untuk kejar mereka dan eksekusi. Tidak ada toleransi kepada kelompok yang melakukan kejahatan di Papua. Harus dibersihkan, supaya ke depan mereka tidak melakukan hal yang sama, karena pembantaian 8 orang di Puncak belum selesai, sekarang pembantaian lagi 13 orang di Nduga, saya pikir itu tidak bisa dibenarkan,” tandasnya.
Untuk itu, Yan Mandenas meminta Panglima TNI untuk merubah kembali pola pendekatan keamanan di Provinsi Papua, sehingga operasi-operasi tertentu harus dilakukan untuk memulihkan situasi keamanan dan konflik yang terus meningkat di Kabupaten Nduga.
Sekadar diketahui, Sabtu, 16 Juli 2022, 12 orang warga sipil diserang dan ditembaki oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Nonggolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Setidaknya, 10 orang warga sipil meregang nyawa termasuk seorang Pendeta orang asli Papua dan dua orang luka-luka. Keesokan harinya, ditemukan lagi seorang warga tewas diduga turut dibantai oleh KKB di daerah itu. (bat)
Respon (1)